Network
JURNAL SOREANG- Kemendikbudristek kembali melahirkan satuan kerja (satker) berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Tahun ini, sebanyak 17 satker mendapatkan penghargaan WBK.
“Komitmen pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada hal-hal yang bersifat seremonial dan administrasi saja," tutur Wakil Presiden Republik Indonesia, K.H. Ma'ruf Amin, baru-baru ini.
Anugerah WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) harus termanifestasikan ke dalam budaya kerja organisasi dan pelayanan publik yang prima.
Baca Juga: Polban, PPPTK IPA, dan LPMP Jabar Raih Predikat Sebagai Pemimpin Perubahan pada ZI WBK/WBBM 2020
"Segala upaya nyata harus dikerjakan oleh seluruh unit kerja di bawah lembaga dan badan dibawah kementerian dan pemerintah daerah agar masyarakat dapat merasakan pelayanan publik yang prima, murah dan cepat,” jelas Wapres RI.
Sementara itu, Sekretaris Itjen Kemendikbudristek, Subiyantoro menyatakan selamat kepada semua satker yang memperoleh penghargaan WBK pada kali ini, dan juga memberikan catatan dalam.
Menurutnya, pembangunan ZI WBK harus diawali komitmen bersama dalam satu lingkup satker, dan semua komponen pengungkit yang dibangun agar benar-benar dilaksanakan.
“Membangun ZI WBK di lingkungan satker harus diawali dengan komitmen bersama antara unsur pimpinan dan semua pegawai. Jangan hanya formalitas administrasi saja namun semua komponen pengungkit yang dibangun supaya benar dilaksanakan dan diimplementasikan dalam pekerjaan secara keberlanjutan dan konsisten,” ujarnya saat ditemui terpisah.
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK dan WBBM sendiri merupakan arahan Presiden dan Wakil Presiden tentang pentingnya menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, bersih dan berintegritas dalam menghadapi tantangan revolusi Industri 4.0.
Berbagai kriteria bagi satker untuk memperoleh predikat ZI menuju WBK dan WBBM di antaranya:
1.Unit-unit kerja pelayanan yang strategis;
2.Pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen kuat membangun WBK/WBBM;
Baca Juga: Ternyata 7 Negara Ini Disebut-sebut Bersih dari Korupsi, Salah Satunya Singapura
3.Telah melakukan berbagai perbaikan internal organisasi secara nyata, sistematis dan berkelanjutan;
4.Memiliki orientas pada peningkatan integritas dan kualitas pelayanan publik;
5.Dapat menjadi _role_ model dalam menularkan semangat perubahan kelola kepada unit kerja pelayanan terpadu.
Selain itu, penganugerahan juga dilakukan secara luring, dan dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL DIKTI) Wilayah 6 Kemendikbudristek menjadi perwakilan penerima penghargaan WBK dalam acara tersebut. Satker yang mendapatkan penghargaan WBK adalah sebagai berikut:
Baca Juga: Wow Mantul, 5 Negara Ini Bersih dari Korupsi, Indonesia Urutan Berapa?
1.LL Dikti Wilayah VI
2.Galeri Nasional Indonesia
3.Politeknik Manufaktur Bandung
4.Direktorat Sekolah Menengah Atas
5.Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi D.I Yogyakarta
6.Politeknik Negeri Batam
7.Balai Arkeologi Provinsi D.I Yogyakarta
8.LPMP Provinsi Banten
9.Biro Sumber Daya Manusia
10.LPMP Provinsi Jambi
11.BPPAUD Dikmas Provinsi Kalimantan Selatan
12.BPPAUD Dikmas Provinsi Sulawesi Selatan
13.Universitas Brawijaya ( Fakultas Teknologi Pertanian)
14.Universitas Padjajaran (Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
15.Universitas Gajah Mada (Fakultas Teknik)
16.Universitas Diponegoro (Fakultas Teknik)
17.Universitas Indonesi (Fakultas Kesehatan Masyarakat)
Ke-17 satker ini telah mengalami berbagai tahapan untuk memperoleh penghargaan ini, di mulai dari pendampingan hingga penilaian dari Tim Penilai Internal (TPI) dari Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek yang berlangsung sepanjang Juni 2021.
Baca Juga: Keren! 5 Negara Ini Paling Bersih dari Korupsi atau Garong Uang Rakyat, Indonesia Termasuk?
TPI terdiri dari unsur auditor dan Sekretariat Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikburistek. TPI mendatangi satker untuk melakukan penilaian pelaksanaan pembangunan zona integritas pada satker yang diusulkan meraih predikat ZI WBK. Penilaian difokuskan pada enam area perubahan, yakni Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.***
