Network
Mendikbudristek juga menyampaikan, dalam era reformasi birokrasi saat ini, pemerintah ingin memastikan terjadinya efisiensi dan tidak ada tumpang tindih dalam pengelolaan mutu pendidikan.
“Ini arahan langsung dari Presiden untuk melakukan reformasi birokrasi dan juga menurut kami cara terbaik untuk memastikan tidak adanya kebingungan atau tumpang tindih daripada peran-peran tersebut,” ujarnya.
Terkait prinsip partisipasi publik, kebijakan penjaminan mutu, termasuk standar, Menteri Nadiem mengatakan, perlu memperhatikan konteks dan kebutuhan ekosistem pendidikan.
Baca Juga: Rp5 Miliar untuk Renovasi Ruangan Nadiem Makarim, Luqman Hakim: Ibarat Pelawak!
Karena itu, tuturnya, perlu diperhatikan aspirasi dan umpan balik dari berbagai pemangku kepentingan. Karena itu, Kemendikbudristek akan membentuk Dewan Pakar Standar Nasional Pendidikan yang mewakili berbagai pemangku kepentingan.
“Anggota Dewan Pakar diharapkan menyampaikan aspirasi tentang mutu pendidikan dan memberi masukan kritis terhadap kebijakan dan standar yang disusun oleh Kemendikbudristek,” katanya.***
