JURNAL SOREANG- Dalam lawatannya ke Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, baru-baru ini, Mendikbud Nadiem Anwar Makarim menunjukkan optimismenya atas perkembangan implementasi kebijakan pendidikan di Kalimantan Timur.
Kunjungan kerja Mendikbud menitikberatkan pada pembangunan SDM melalui sejumlah terobosan Merdeka Belajar yang dihadirkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), diantaranya Program Guru Penggerak, Kampus Merdeka, dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) Merdeka.
Selain itu, Mendikbud juga meninjau pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2021, seleksi calon guru Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK), serta penerapan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 yang diumumkan 30 Maret 2021 lalu.
Saat Mendikbud meninjau pelaksanaan vaksinasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) di Dome Kota Balikpapan, Dia berbincang bersama calon Guru Penggerak dan pengajar praktik calon Guru Penggerak angkatan I Kabupaten Penajam Paser Utara dan angkatan II Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.
Baca Juga: Dukung PTM Terbatas, Pemerintah Daerah Giatkan Vaksinasi
Baca Juga: Belajar Online Dikeluhkan Orang Tua Siwa, LBP2 Setujui Kegiatan PTM di Bulan Juli. ini Alasannya
Terkait pelaksanaan vaksinasi bagi 1.000 PTK yang ditinjau Mendikbud, menekankan sudah sejak Januari 2021 satuan pendidikan diperkenankan melakukan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.
"Namun, sedikit sekali sekolah yang melakukan. Padahal anak-anak sudah kehilangan begitu banyak pembelajaran. Sekarang sudah tidak ada alasan untuk tidak melakukan PTM terbatas karena gurunya sudah divaksinasi," kata Nadiem dalam pernyataan tertulis, Kamis 8 April 2021.
Mas Menteri meminta segera lakukan PTM terbatas agar kita bisa mengejar ketertinggalan. "Transformasi pendidikan melalui terobosan-terobosan Merdeka Belajar perlu kita akselerasi,” tekan Mendikbud sambil mengingatkan pentingnya protokol kesehatan dalam menerapkan PTM terbatas.