Adapun tugas saat ini, adalah memastikan sisi hulu berperan optimal dan berfungsi baik sekaligus memastikan kebutuhan
bahan bacaan bagi 270 juta penduduk terpenuhi.
Dalam Rakornas, konsolidasi dan koordinasi antarpemangku kepentingan di bidang Perpustakaan secara intens akan dilakukan sehingga Perpustakaan sebagai leading sector dalam peningkatan literasi, inovasi, dan kreativitas bisa mewujudkan masyarakat berpengetahuan dan berkarakter.
Sementara Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Amich Alhumami mengatakan, literasi kini mencakup kemampuan mengakses dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menguasai teknologi, yang ditransformasikan ke dalam kegiatan-kegiatan produktif yang memberi manfaat ekonomi dan kesejahteraan.
Pihaknya, kata Amich, membuat terobosan seperti kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk meningkatkan partisipasi dan pelibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan pemberdayaan berbasis literasi.
Selain itu, ada juga kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan umum provinsi dan kabupaten-kota.
“Pemerintah mendorong pemanfaatan dana desa untuk pengembangan perpustakaan-perpustakaan desa sebagai pusat pengetahuan dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya memperluas kegiatan pembudayaan gemar membaca di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar dengan melibatkan para pegiat literasi di daerah, termasuk pustakawan sebagai aktor penting mewujudkan tema ini,” jelas Amich.
Senada dengan Amich, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benni Irwan pun mendorong terwujudnya budaya literasi yang sejalan dengan sasaran strategis Perpusnas guna mewujudkan Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat serta target kinerja urusan perpustakaan di provinsi dan kabupaten/kota.
Ia menilai, oembangunan literasi diukur melalui dua indikator yakni Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Nilai Tingkat Gemar Membaca Masyarakat (TGM).