Network
JURNAL SOREANG- Keberpihakan pemerintah kepada nasib guru dan sossn swasta dinilai belum baik sehingga Persatuan Guru dan Dosen Republik Indonesia (PGDSRI) mengirimkan surat kepada Mendikbud Nadiem Makarim.
PGDSRI meminta agar kesejahteraan guru dinaikkan dengan menambah Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sedangkan untuk dosen agar ada penambahan jatah sertifikasi dosen dan beasiswa bagi dosen yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang doktoral.
"Mencermati APBN tahun 2021 yang di dalamnya juga ada alokasi pendidikan, maka PGDSRI mendesak agar ada peningkatan BOS (Bantuan Oprasional Sekolah) bagi SD yang semula Rp.800 ribu per siswa per tahun menjadi Rp.1,5 juta per siswa per tahun," kata Ketua Umum PGDSRI, Sali Iskandar, didampingi Sekjen PGDSRI, Achdiat Sulaeman, Sabtu, 16 Januari 2021.
Baca Juga: Beri Bantuan Dana dan Logistik Kepada Korban Gempa Sulbar, Ini Pengakuan Bupati Sigi
Untuk BOS SMP, menurut Sali, PGDSRI meminta ada peningkatan yang semula Rp.1 juta per siswa per tahun menjadi Rp 2 juta per siswa per tahun.
"Sedangkan untuk BOS SMA/SMK yang semula Rp.1,4 juta per siswa per tahun menjadi Rp 3 juta per siswa per tahun. Peningkatan BOS ini akan berdampak kepada guru-guru swasta karena salah satu penerima alokasi BOS adalah para guru," ucapnya.
Sedangkan untuk tingkt perguruan tinggi, PGDSRI mendesak agar bantuan KIP kuliah berupa bantuan UKT (Uang Kuliah Tunggal) juga dinaikkan.
Baca Juga: DPR Dukung Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Usia 35 tahun ke Atas Diangkat PNS Tanpa Tes
"Bantuan UKT untuk mahasiswa yang semula Rp.2,4 juta per semester menjadi Rp 5 juta per semester. Saat ini banyak perguruan tinggi swasta (PTS) yang menolak adanya beasiswa UKT sebab nilainya kecil," ujarnya.
