JURNAL SOREANG - Memulai kunjungan kerjanya di Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim melaksanakan pertemuan dengan pimpinan daerah se-Kalimantan Utara yang dipimpin oleh Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang.
Dalam pertemuan yang bertujuan untuk menangkap masukan dari pemangku kepentingan di salah satu provinsi termuda di Indonesia ini, Mendikbudristek turut menyosialisasikan kebijakan-kebijakan yang telah diterbitkan Kemendikbudristek melalui program Merdeka Belajar, terutama kebijakan-kebijakan yang lebih berkeadilan sosial bagi daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Kepada pemimpin daerah, Menteri Nadiem mengatakan melalui Program Merdeka Belajar, Kemendikbudristek ingin mewujudkan visi Presiden Jokowi yaitu mencapai sumber daya manusia (SDM) yang unggul.
Baca Juga: Guru Sebagai Garda Terdepan Generasi Bangsa, Mendikbud Nadiem Makarim Terapkan digitalisasi
“Ini saatnya untuk kita (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) bergerak bersama mewujudkan visi Presiden. Salah satunya melalui Program Merdeka Belajar,” terang Menteri Nadiem di Bandara Internasional Juwata Tarakan, Kalimantan Utara, pada Rabu 9 Maret 2022.
Beberapa kebijakan yang disampaikan Menteri Nadiem pada pertemuan ini adalah terkait penghapusan Ujian Nasional yang diganti dengan Asesmen Nasional, pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Program Guru Penggerak, Program Sekolah Penggerak, dan Kurikulum Merdeka.
Terkait Kurikulum Merdeka, Menteri Nadiem mengatakan satuan pendidikan diberikan kebebasan menentukan tiga kurikulum yang akan dipilih.
Baca Juga: Pernyataan Jujur dari Nadiem Makarim Soal Keberadaan Pers bagi Dunia Pendidikan
Pilihan pertama, Kurikulum 2013 secara penuh, pilihan kedua Kurikulum Darurat, yaitu Kurikulum 2013 yang disederhanakan, dan pilihan ketiga adalah Kurikulum Merdeka.
“Kurikulum Merdeka ini lebih fleksibel. Ada kearifan lokalnya, bisa berkolaborasi dengan vokasi dan konservasi. Bahkan kelebihan dari sumber daya alam yang ada di Kalimantan Utara ini juga bisa dijadikan topik yang menarik dalam menerapkan kurikulum di sekolah,” kata Menteri Nadiem.
Di samping itu, lanjut Menteri Nadiem, penyederhanaan kurikulum darurat ini efektif memitigasi ketertinggalan pembelajaran _(learning loss)_. “Sekolah-sekolah yang pindah ke kurikulum darurat, kemudian Sekolah Penggerak yang kini menerapkan Kurikulum Merdeka, learning lossnya ada yang berkurang hingga 50 persen,” ujar Menteri Nadiem.
Baca Juga: Nadiem Makarim: 10 Tahun Lagi Negara-negara Luar Akan Belajar ke Indonesia Soal Kampus Merdeka
Selanjutnya, kata Menteri Nadiem, terkait pengangkatan guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK) merupakan upaya pemerintah dalam menyejahterakan guru-guru honorer dalam skala besar dan belum pernah terjadi sebelumnya.
“Program ASN PPPK ini salah satu program terpenting pemerintah untuk menyejahterakan para guru honorer. Untuk itu, kita harus bantu bersama menyukseskan program ini dengan menyampaikan formasi guru semaksimal mungkin,” ujar Menteri Nadiem.
Menanggapi hal ini, Gubernur Zainal mengapresiasi terobosan-terobosan kebijakan yang dikeluarkan Kemendikbudristek. Gubernur Zainal mengatakan pimpinan daerah di Kalimantan Utara beserta jajarannya akan mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar di daerahnya. ***