JURNAL SOREANG-Sebagaimana yang telah diketahui bersama, pemerintah berencana membuka proses Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di tahun ajaran baru pada bulan Juli 2021 mendatang.
Saat ini, sejumlah sekolah sedang melakukan persiapan dengan uji coba pembukaan sekolah, bahkan di antaranya ada sekolah yang memang sudah membuka PTM walaupun belum maksimal.
Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar meminta Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Perguruan Tinggi (Kemendikbud Ristek) bersama Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melakukan pengawasan dengan membentuk Satgas Covid-19 tingkat sekolah.
Baca Juga: Tingkatkan Kompetensi TIK Guru, Kemendikbud Kembali Luncurkan Bimtek Pembelajaran Berbasis TIK 2021
"Menurut saya, perlu dibentuk Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Sekolah agar pelaksanaan protokol kesehatan dapat diterapkan secara disiplin," ujar Gus AMI, panggilan akrabnya, dikutip dari laman dpr.go.id, Kamis, 20 Mei 2021.
Gus AMI, yang juga Ketua Tim Pengawasan Penanganan Bencana Covid-19 DPR RI itu, meminta Kemendikbud Ristek melalui Dinas Pendidikan untuk bersikap tegas dengan menghentikan proses pembelajaran tatap muka terhadap sekolah yang diketahui ada kasus penyebaran Covid-19 ataupun pelanggaran prokes.
"Seperti kasus klaster sekolah yang terjadi di Batang dan Sumatera Barat, serta pelanggaran prokes saat wisuda sekolah di Mojokerto," sambungnya.
Baca Juga: Persiapan Pembelajaran Tatap Muka, 800 Guru dan Tenaga Pendidikan di Kota Bandung Divaksinasi
Politisi Dapil Jawa Timur VIII tersebut membeberkan, sejumlah sekolah sudah ada yang melakukan proses pembelajaran tatap muka saat ini. Walaupun masih belum maksimal, dari mulai pelanggaran prokes di lingkungan sekolah hingga tenaga pengajar dan pelajarnya yang belum semua disuntik vaksin.
Oleh karena itu, Gus AMI yang juga menjabat Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), mengimbau pemerintah agar mempercepat program vaksinasi, khususnya kepada guru dan pelajar yang akan melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah.
"Kemendikbud bersama dengan Dinas Pendidikan di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota harus bisa memastikan sekolah sudah memiliki sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan prokes, serta memastikan Sumber Daya Manusia (SDM) terkait seperti guru, murid, dan petugas sekolah sudah memiliki komitmen untuk disiplin menerapkan prokes," tegas Gus AMI.
Baca Juga: Kreatif, Ajak Anak Pemudik Tes Rapid Antigen, Polisi Gunakan Kostum Super Hero
Selain itu, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga mewajibkan Dinas Pendidikan dan sekolah terkait untuk memiliki peraturan atau Standard Operating Procedure (SOP) terkait pembelajaran tatap muka di waktu pandemi, termasuk pengaturan mengenai jumlah guru dan murid yang hadir dalam satu hari pembelajaran dan juga jumlah jam pelajaran.
"Pemda melalui Dinas Pendidikan harus memberikan fasilitas tes Covid-19, baik tes polymerase chain reaction (PCR) ataupun antigen secara berkala kepada guru, murid, dan petugas sekolah," pungkas Gus AMI. ***