Network
JURNAL SOREANG- Anggota DPR RI asal Sulawesi Selatan II, Andi Akmal Pasluddin sangat menyayangkan bila pengesahan UU Cipta Kerja baru-baru ini. Pasalnya, banyak sekali undang-undang dan peraturan pemerintah, yang dihapus, padahal merupakan pagar bangsa ini dari interupsi kepentingan-kepentingan asing.
"Seperti masalah pangan dan lingkungan menjadi titik krusial yang mesti dijadikan perhatian seluruh pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, LSM, dan masyarakat luas agar UU Cipta Kerja pada implementasi pelaksanaanya tidak mengganggu secara substansi prinsip kedaulatan negara kita," kata Akmal dalam pernyataannya, Selasa, 13 Oktober 2020.
Komisi IV DPR, kata Akmal, selalu menyuarakan prilaku impor pangan, peningkatan kesejahteraan petani, nelayan dan petambak garam.
Baca Juga: Remaja Banyak yang Ikut Demonstrasi. Perlu Ada Pendidikan Toleransi
"Kami menyuarakan tentang kemiskinan dan ketimpangan pembangunan antara kota dan desa. Peningkatan harkat martabat masyarakat pesisir dan masyarakat sekitar hutan. Itu semua sudah terakomodir sebagian besar di Undang-Undang eksisting seperti undang-undang perikanan, Undang-Undang perkebunan, Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan hewan, Undang-Undang Hortikultura, Undang-Undang Pangan dan undang-undang perlindungan petani," ucap politisi PKS ini.
Namun dengan adanya UU Cipta Kerja ini, sebagian besar pasal krusial yang mempertahankan kedaulatan rakyat dan bangsa ini akan berpotensi diselewengkan.
"Kami sangat sependapat dengan fraksinya untuk menolak UU Cipta Kerja secara keseluruhan karena secara substantif tidak memiliki ruh Semangat kebangsaan. Dengan aturan-aturan yang begitu ketat saja masih ada celah-celah bagi pengusaha asing untuk merangsek kepentingan bangsa kita," ujarnya.
Baca Juga: SBY Dituding, Ternyata Marzuki Alie yang Memberi Uang Makan kepada Mahasiwa Pengujuk Rasa
Negara ini secara kekuatan finansial masih lemah baik keuangan negara maupun keuangan rakyatnya.
