Network
JURNAL SOREANG - Setelah sebelumnya tenaga kesehata (nakes), pemerintah kini mengungkap kalangan masyarakat lain yang akan mendapat prioritas pemberian vaksin Covid-19. Mereka adalah pekerja yang berusia 18-59 tahun.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto seperti dikutip Antara. "Prioritas vaksin akan diberikan pada nakes yang bekerja di fasilitas medis dan pekerja usia 18-59 tahun," ujarnya.
Menurut Terawan, prioritas itu diberikan karena pekerja dalam rentang usia tersebut juga masuk dalam kategori resiko tinggi. Oleh karena itu mereka pun harus segera mendapatkan vaksinasi.
Baca Juga: Jelang Liga 1 Kembali Digulirkan, 4 Pemain dan 2 Ofisial Persebaya Positif Covid-19
Terkait kebutuhan vaksin sendiri, Terawan melansir Indonesia memerlukan sekitar 320 juta dosis. "Dengan indeks pemakaian vaksin, maka kita harus bisa menyediakan 352 juta dosis vaksin," ucapnya.
Menurut Terawan, penyediaan vaksin itu sendiri dilakukan oleh pihaknya bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian BUMN, BPOM dan BNPB.
Sementara itu Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa saat ini BUMN saat ini memiliki fasilitas penyimpanan yang mampu memuat sampai 123 juta vaksin. Oleh karena itu BUMN sedang melakukan kerjasama dengan Bio Farma dan Kimia Farma untuk pengadaan tempat penyimpanan dingin yang bisa memuat 300 juta dosis vaksin.
Baca Juga: Pekan Ini Kasus Kematian Covid-19 Kabupaten Bandung Kembali Naik
Fasilitas penyimpanan itu diharapkan bisa siap sebelum kedatangan vaksin dari sejumlah negara yang telah membantu Indonesia. Beberapa negara tersebut di antaranya adalah Tiongkok, Uni Emirat Arab dan Inggris.
'Kami telah berkomunikasi secara rutin dengan ketiga negara itu dalam penyediaan vaksin bagi Indonesia. Kami juga telah mengatur waktu pertemuan antarneagara untuk dapat meninjau lebih lanjut uji klinis serta produksi vaksin yang nantinya akan dikirim ke Indonesia," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Sementara itu Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito mengatakan, pihaknya akan segera mengunjungi laboratorium yang memproduksi vaksin di negara-negara itu. Selain itu, tim teknis yang dikirim juga akan meninjau langsung pelaksanaan uji klinis vaksin tersebut.
Baca Juga: Khawatir Covid-19, Jenazah Perempuan di Pasar Tumpah Baleendah Hanya Ditutupi Tikar dan Karung
Di sisi lain, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 sekaligus Kepala BNPB Doni Monardo menegaskan bahwa pihaknya telah meminta BPOM untuk berkoordinasi dengan MUI. Hal itu perlu dilakukan untuk memastikan kehalalan vaksin yang akan dikirim ke Indonesia.
"Setelah dicek kehalalannya, Maka BPOM dan MUI bisa berkoordinasi utnuk memberikan sertifikat halal," kata Doni.***
