Network
JURNAL SOREANG- Pemilihan umum atau Pemilu merupakan tonggak penting dalam kehidupan demokrasi suatu negara. Pemilu bukan hanya sekedar momentum dengan rakyat memberikan suaranya untuk memilih pemimpin, tetapi juga merupakan refleksi dari kesehatan demokrasi dan ketahanan sosial suatu bangsa.
Salah satu ciri khas yang diharapkan dalam pelaksanaan pemilu adalah keberlangsungan proses yang damai.
Pemilu damai tidak hanya mencerminkan kematangan politik, tetapi juga merupakan fondasi dari harmoni sosial.
Dalam konteks pemilu damai, peran masyarakat sipil, partai politik, dan lembaga-lembaga terkait menjadi sangat penting.
Masyarakat sipil memiliki tanggung jawab untuk memantau, mengawasi, dan mendidik pemilih. Peran ini memastikan masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya pemilu dan memahami implikasinya terhadap masa depan negara mereka.
Pendidikan politik dan informasi yang akurat menjadi kunci untuk menghindari konflik dan memastikan partisipasi yang sadar.
Baca Juga: Pemilu 2024: Nama Caleg PPP di DCT DPR RI Dapil Jabar 2 Kabupaten Bandung dan Bandung Barat
Partai politik, sebagai peserta utama dalam pemilu, memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan visi dan misi mereka dengan cara yang konstruktif.
Mereka harus berkompetisi secara sehat dan fair, tanpa melibatkan tindakan diskriminatif atau merugikan pihak lain.
Semangat sportivitas dan sikap terbuka terhadap perbedaan pendapat dapat menciptakan lingkungan politik yang kondusif untuk pertukaran ide dan pemecahan masalah.
Pada tingkat lembaga, penyelenggara pemilu memiliki peran penting dalam memastikan integritas dan transparansi selama proses pemilu. Sistem yang terbuka dan terpercaya akan memberikan kepercayaan kepada pemilih bahwa suara mereka akan dihitung dengan benar.
Dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pengamat internasional, juga dapat meningkatkan kredibilitas pemilu dan memastikan standar demokratis dipertahankan.
Pentingnya pemilu damai juga menyoroti perlunya dialog antar-pihak. Komunikasi yang efektif antara partai politik, masyarakat sipil, dan pemerintah dapat menciptakan pemahaman bersama dan mengurangi potensi konflik.
Pendekatan ini menciptakan ruang untuk memecahkan perbedaan dengan cara yang konstruktif, menghindari retorika polarisasi yang dapat memecah-belah masyarakat.
Pemilu damai bukan lah hanya tanggung jawab pemerintah atau satu kelompok tertentu, tetapi merupakan usaha bersama seluruh elemen masyarakat. Dengan mengutamakan dialog, pendidikan politik, dan partisipasi yang sadar, sebuah negara dapat merayakan pemilu sebagai peristiwa positif yang memperkuat fondasi demokrasi dan memupuk harmoni sosial.
Pemilu damai bukan hanya tentang menentukan siapa yang memenangkan suara terbanyak, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat dapat bersatu untuk membentuk masa depan yang lebih baik.
Berbicara tentang Pemilu, ada satu teori yang menarik yang bisa jadi sangat berkaitan yaitu teori Crowd Wisdom, atau kebijaksanaan massa (James Surowiecki:2004).
Teori ini merujuk pada gagasan bahwa kelompok besar orang dapat membuat keputusan yang lebih baik daripada individu atau kelompok kecil.
Konsep ini memanfaatkan pengetahuan kolektif, pandangan, dan informasi dari sejumlah besar orang untuk mencapai pemahaman atau pengambilan keputusan yang lebih baik.
Baca Juga: Di Tahun Pemilu 2024, Ketua Umum PP Persis Imbau Para Alumni Pesantren Benda untuk Kumpul, Ada Apa?
Crowd wisdom terjadi dikarenakan beberapa elemen yang dapat ditemui dalam masyarakat berkebinekaan. Jika diuraikan maka elemen-elemen tersebut meliputi namun tidak terbatas pada:
1. Keanekaragaman Pengetahuan: Crowd Wisdom mengandalkan keanekaragaman pengetahuan individu di dalam kelompok. Setiap orang membawa pengalaman dan pemahaman unik ke dalam diskusi atau pengambilan keputusan.
2. Aggregasi Informasi: Proses penggabungan atau aggregasi informasi dari berbagai sumber memungkinkan kelompok untuk memanfaatkan pengetahuan kolektif. Hal ini dapat dilakukan melalui diskusi, pemungutan suara, atau mekanisme lainnya.
3. Kemampuan Membuat Prediksi Akurat: Crowd Wisdom sering kali menghasilkan prediksi atau keputusan yang lebih akurat daripada prediksi individu.
Ketika diorganisir dengan baik, kebijaksanaan massa dapat mengatasi keterbatasan pengetahuan dan pemahaman yang mungkin dimiliki oleh beberapa anggota kelompok.
Agar kebijaksanaan massa berfungsi efektif, ada beberapa kondisi kunci yang harus dipenuhi, seperti jaminan kebebasan pendapat, independensi pemikiran, dan decentralisasi dalam pengambilan keputusan.
Kebijaksanaan massa dapat membantu mengkompensasi kesalahan individu atau bias dalam pengambilan keputusan. Dengan mempertimbangkan banyak perspektif, keputusan dapat menjadi lebih seimbang dan lebih akurat.
Pada tataran praktik, Crowd Wisdom dapat ditemukan dalam berbagai konteks, mulai yang paling kita kenal yaitu pemilihan umum, analisa dan prediksi pasar saham, hingga kompetisi prediksi online.
Beberapa platform menggunakan mekanisme crowd wisdom untuk mengumpulkan dan menggabungkan pandangan dari banyak orang.
Namun, penting untuk diingat bahwa kebijaksanaan massa tidak selalu memberikan hasil yang benar atau optimal. Beberapa faktor seperti polarisasi, efek gregari, atau dominasi kelompok bisa memengaruhi kualitas keputusan yang dihasilkan.
Oleh karena itu, penting untuk memahami dinamika dan kondisi yang mempengaruhi kebijaksanaan massa untuk mengoptimalkan penggunaannya.
Bagi rakyat Indonesia yang mengidentifikasi diri sebagai masyarakat beragama, optimalisasi teori crowd wisdom ini juga dituntun oleh aspek moral-spiritual.
Umat Islam sebagai elemen dominan dalam struktur masyarakat Indonesia memiliki ciri khas kebijaksanaan massa tersendiri dengan panduan al_Qur’an dan hadits juga pendapat dan rekomendasi para ulama.
Dalam hal ini para ulama memiliki peran sebagai jarum kebijaksanaan masyarakat yang seyogianya menjadi fasilitator agar momentum besar bagi masyarakat yang terdemokratisasi yaitu pemilihan umum benar benar terselenggara dengan damai.
Di tengah menajamnya perbedaan pilihan politik, suasana damai jelang pemilu adalah syarat agar pemilihan umum menghasilkan kebijaksanaan massa yang optimal.
Damai dalam menyatakan pendapat, damai dalam mendengar pihak lain yang memiliki pandangan politik yang berbeda, damai dalam menyikapi perbedaan pandangan prioritas dalam program yang ditawarkan.
Dalam hal ini mencakup pendekatan yang digunakan untuk memaknai keberpihakan pada para calon yang berkontestasi di panggung politik agar tidak lagi mempergunakan dalil-dalil konflik dan perlawanan terhadap pemerintahan.
Alih-alih demikian akan lebih bijak jika kita mempergunakan pendekatan kolaborasi dan saling membantu, sebagai sesama muslim atau pun sebagai sesama warga Negara Indonesia sehingga segala aktifitas masyarakat dalam partisipasi politik memiliki value pemenuhan terhadap perintah Allah SWT. “wa ta’awanu alalbirri wa taqwa”.Wallahu alam bi shawab.***
Penulis Adalah Pengurus Bidang Hukum dan Perundang-undangan MUI Kabupaten Bandung
