Network
/photo/2023/06/19/2364818041.png)
Untuk itu, kata Ninik menambahkan, Dewan Pers memberikan catatan agar Perpres Publisher Rights menuangkan rumusan-rumusan yang memberikan pendapatan yang adil bagi media atas platform digital.
" Kalau terjadi perbedaan pendapat penyelesaiannya adalah penegak hukum, melainkan penyelesaian mediasi," kata Ninik.
Dia pun menekankan pula keadilan bagi Platform digital agar tak serta-merta dilupakan.
"Kita juga berharap ada keadilan bukan hanya untuk media, melainkan juga keadilan untuk platform. Jadi, ini sama-sama supaya kita bisa berjalan sebaik-baiknya," ucap Ninik.
Harapannya, Publisher Rights dapat memastikan karya jurnalistik yang didistribusikan melalui algoritma-algoritma digital merupakan karya jurnalistik yang berkualitas.
Ninik juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengawal regulasi Publisher Rights secara konstruksif.
"Karena setiap dalam perumusan sebuah kebijkan itu selalu saja ada Insigth yang berbeda satu dengan yang lainnya.
Mari kita saling menghormati itu sebagai bagian kita dalam bermasyarakat, ucap Ninik.
Pada Selasa 25 Juli 2023 sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo)
Budi Arie Setiadi menyampaikan bahwa peraturan terkait dengan Publisher Rights tinggal menunggu penetapan dari Presiden Jokowi Widodo.
