Network
Baca Juga: KEREN! 2 Tunggal Indonesia Lolos ke Semifinal Malaysia Masters 2023, Berikut Perinciannya
"Betul, informasi dari Kemendikbud katanya ada perubahan sistem dari Kemenkeu. Jadi, harus melampirkan laporan periode sebelumnya, baru bisa cair," jelas Dede Yusuf menirukan keterangan pihak kemendikbud.
Selain terkait sertifikasi guru non ASN, pencairan dana bos (bantuan operasional sekolah) juga menjadi keluhan. Sebab, banyak sekolah yang belum bisa mencairkan dana bos.
"Betul, termasuk dana bos banyak yang belum cair. Maka, sejak Minggu lalu saya sudah desak pemerintah untuk segera mencairkan sertifikasi dan dana bos tepat waktu karena anggarannya sudah ada," akunya.
Lebih lanjut, politisi asal dapil Jabar II itu menegaskan, kementerian yang nanti akan menurunkan anggaran tersebut, tentu dari Kemendikbud kalau greadlidnya sudah disetujui Kemenkeu.
Baca Juga: Viral! SMAN 21 Bandung Kena Tipu Agen Travel Study Tour Senilai 400 Juta, Berikut Kronologisnya
"Maka, menurut laporan dari Kemendikbud belum menerima greadlid dari kemenkeu. Makanya, agaran tersebut belum cair," katanya.
Meski demikian, Dede Yusuf berjanji akan terus memantau hal tersebut, agar para guru atau sekolah segera mendapatkan hak yang sudah menjadi komitmen pemerintah.
"Sebagai wakil ketua komisi X, saya akan terus memantau dan mendesak pemerintah segera mencairkan apa yang menjadi hak guru atau sekolah," pungkasnya.***
