Network
JURNAL SOREANG - Pemerintah dalam hal menyelesaikan RUU Perlindungan PRT melibatkan setidaknya 10 panitia kerja, yang menghabiskan waktu 12 kali rapat pertemuan.
Seperti diketahui bahwa, RUU Perlindungan PRT menghabiskan belasan tahun pembahasan yang tidak kunjung usai sejak masa bakti anggota legislatif periode 2004-2009.
Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi agar RUU ini segera diselesaikan, pada Hari Senin, 15 Mei 2023.
Akhirnya RUU yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja disektor rumah tangga dapat diselesaikan dan menunggu dalam antrian pengesahan oleh Badan Legislasi DPR RI.
RUU Perlindungan PRT yang akan segera disahkan memuat 367 Daftar Inventarisasi Masalah, 239 merupakan batang tubuh dan 128 lainnya merupakan isi penjelasan.
Jika sudah disahkan inventarisasi masalah yang di undangkan akan menjadi Pasal-Pasal dan ayat.
Diantara banyaknya permasalahan yang dibahas, berikut ini 10 jajaran panitia dari Kementerian dan Lembaga yang berperan merumuskan peraturan didalam rancangan UU Perlindungan PRT:
Baca Juga: RAMALAN CINTA ZODIAK 18 Mei 2023! Zodiak Cancer, Leo, Virgo Prioritaskan Komunikasi dan Kejujuran
1. Kementerian Sekretarat Negara
2. Kementerian Hukum dan Ham
3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak
4. Kementerian Sosial
5. Kementerian Dalam Negeri
6. Kementerian Desa
7. Kantor Staf Presiden
8. Kejaksaan Agung
9. Kepolisian Negara RI
10. Kementerian Ketenagakerjaan
Tentunya untuk merumuskan peraturan yang akan mengakomodir kepentingan kesejahteraan PRT dibutukan aspirasi yang diserap dari Lembaga-lembaga berikut:
Baca Juga: Sangat Luar Biasa! Inilah 4 Manfaat Mengkonsumsi Gula Batu Bagi Kesehatan
1. Jala PRT
2. Komnas Perempuan
3. Komnas HAM
4. LPK
5. LPPRT
6. Kadin
7. APINDO
8. Serikat Pekerja dan Serikat Buruh
9. Praktisi dan Akademisi
10 Dinas-dinas ketenagakerjaan wilayah dan Kementerian lain.
Aspirasi dari stakeholder berperan penting dalam menyampaikan suara-suara harapan dari masyarakat pekerja dengan segera disahkan RUU ini nantinya.
Masyarakat pekerja rumah tangga sebagai kelompok rentan berharap memiliki ketenangan dalam bekerja karena memiliki perlindungan langsung dari negara.***
