Network
JURNAL SOREANG - Lima anggota Polri yang terlibat kasus suap dalam penerimaan Bintara Polri Tahun 2022 akan dipecat secara tidak hormat (PTDH).
Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Muhammad Iqbal Alqudusy mengatakan, hal itu direkomendasikan oleh Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Luthfi.
"Besok pagi Senin, Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi akan memimpin sidang dan menjatuhkan Hukuman PTDH tehadap lima personel yang terlibat KKN itu," ungkap Iqbal dalam keterangannya, Minggu 19 Maret 2023.
Baca Juga: Antonio Conte Klarifikasi Dewan Tottenham Hotspur, Kemarahannya Ditujukan Pada Pemain
Saat ini, lanjut Iqbal, kelima anggota tersebut tengah menjalani proses penyidikan pidana yang dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Tengah.
Lima anggota Polri yang terlibat kasus suap itu adalah Kompol AR, Kompol KN, AKP CS, Bripka Z, dan Brigadir EW.
"Kompol AR, Kompol KN, AKP CS, Bripka Z, dan Brigadir EW diperiksa tim Ditreskrimsus, prosesnya sudah berjalan," jelasnya.
Baca Juga: RAMALAN CINTA! Sagitarius dan Scorpio Bagaimana Hari Ini? untuk Cancer Temukan Apa yang Dicari
"Penyidik juga mengumpulkan bukti-bukti tambahan atas aksi KKN yang mereka lakukan itu. Sesuai yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP. Alat-alat bukti itu yang saat ini dikumpulkan dan diperkuat oleh penyidik," sambung Iqbal.
Iqbal menjamin, kasus suap dalam rekrutmen Bintara Polri Tahun 2022 yang terjadi di Polda Jateng akan diungkap tuntas sesuai aturan yang berlaku.
Langkah tersebut, tegasnya, dilakukan untuk menegakkan prinsip bersih, transparan, dan akuntabel (BETAH) dalam proses penerimaan anggota Polri.
"Prinsipnya, proses rekrutmen anggota Polri menjunjung tinggi komitmen BETAH. Siapapun yang menjalankan aksi curang dalam proses rekrutmen akan ditindak dengan tegas," imbuh Iqbal.
Diberitakan sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan perhatian atas kasus suap penerimaan Bintara Polri Tahun 2022.
Diketahui, sebanyak lima anggota Polda Jawa Tengah terlibat dalam kasus ini.
Sigit memerintahkan kelima oknum polisi tersebut untuk dipecat secara tidak hormat (PTDH) atau diproses secara pidana.
"Saya sudah perintahkan kepada Kapolda dan Kabid Propam, berikan hukuman. Kalau tidak di-PTDH, proses pidana," ucap Sigit dalam keterangannya, Sabtu 18 Maret 2023.
Ia menegaskan, hukuman berat ini harus diberikan terhadap kelima oknum tersebut.
Salah satunya, lanjut Sigit, sebagai efek jera sekaligus menegaskan komitmen perubahan yang dilakukan oleh institusi Polri.
Baca Juga: Chelsea Siap Melepas Penjaga Gawang Edouard Mendy
"Sehingga tidak ada lagi yang bermain-main dengan masalah ini," tambahnya.
"Karena kita semua sudah serius. Saya lihat, teman-teman ini sudah luar biasa. Tapi kalau kemudian di luar masih ada bermain-main, menembak di atas kuda, mau apa jadinya kita? Tetap persepsi selalu akan begitu," sambung Sigit.
Bukan tanpa sebab. Menurutnya, penting bagi Polri untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Baca Juga: Liverpool Tak Masalah Jika Joel Matip Ingin Pergi
Pasalnya, hal ini berdampak pada kepuasan atas penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan saat bertugas.
"Oleh karena itu, bagaimana upaya kita untuk mengembalikan kepercayaan publik ini menjadi harga mati yang harus kita perjuangkan," jelasnya.
Sigit mengatakan diperlukan penguatan sejak dini, mulai dari rekrutmen, pendidikan, dan pelatihan, hingga resmi menjadi personel kepolisian.
Semua proses tersebut, papar Sigit, harus selalu ditekankan pada tiga kompetensi, yakni teknis, kepemimpinan, dan etika.
"Dan peran SDM tentunya, bagaimana kemudian kita mempersiapkan SDM-SDM kita yang selalu saya sebutkan, bahwa kita tidak hanya cukup memiliki kompetensi teknis," tuturnya.
"Namun kita juga harus mampu memiliki kompetensi terkait dengan masalah kepemimpinan, dan juga yang paling utama, paling penting, adalah kompetensi etik," imbuh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Baca Juga: Jelang Ramadan 2023, Hasil Survei Ungkap Siapa E-Commerce Pilihan Pengguna?
"Ikuti Selengkapnya Artikel Kami di Google News"***
