Network
JURNAL SOREANG - Untuk mendukung program percepatan ekonomi nasional dan memperbaiki pola belanja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun anggaran 2021.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, menargetkan penyerapan anggaran triwulan I tahun ini sebesar 20 persen.
“Penyerapan keuangan di Kementerian PUPR harus dipercepat dalam rangka percepatan ekonomi nasional dan memperbaiki pola belanja di kementerian. Kami targetkan pada akhir triwulan I akan terserap sebesar 20 persen atau Rp29,9 triliun dari pembayaran uang muka dan progres multiyears contract ongoing," kata Basuki dilansir ANTARA, Jumat 22 Januari 2021.
Menurutnya, percepatan realisasi pembangunan infrastruktur juga dilakukan melalui lelang dini mulai Oktober 2020.
Oleh karena itu, Kementerian PUPR terus melanjutkan program pembangunan infrastruktur di bidang sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman dan perumahan guna meningkatkan daya saing, sekaligus menstimulus sektor riil untuk tetap bertahan.
Dia menjelaskan, pada tahun 2021 Kementerian PUPR mendapat anggaran Rp149,8 triliun. Untuk itu, pihaknya telah melakukan lelang dini untuk anggaran 2021 sebanyak 4.694 paket dari total 5.426 paket senilai Rp58,1 triliun.
Baca Juga: ASN Harus Bebas Pengaruh Radikalisme, Alumni Perguruan Tinggi Jabar Kunjungi Menpan-RB
“Pada 15 Januari 2021 kami telah melaksanakan penandatanganan kontrak paket lelang dini 2021 di seluruh Indonesia yang disaksikan langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Hingga 15 Januari 2021 telah ditandatangani sebanyak 1.191 paket (22 persen) senilai Rp14,6 triliun (25 persen),” jelasnya.
Basuki menambahakan, secara keseluruhan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional, Kementerian PUPR memanfaatkan anggara 2021 untuk pembangunan sumber daya air senilai Rp58,5 triliun, di antaranya untuk pembangunan 48 bendungan dan 42 embung.
Sementara di bidang konektivitas di antaranya pembangunan 410 km jalan tol dan 831 km jalan nasional senilai Rp53,9 triliun. Kemudian di bidang permukiman di antaranya pengembangan 3 kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu dan pengelolaan air limbah untuk 131.342 KK senilai Rp26,5 triliun.
“Pada 15 Januari 2021 kami telah melaksanakan penandatanganan kontrak paket lelang dini 2021 di seluruh Indonesia yang disaksikan langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Hingga 15 Januari 2021 telah ditandatangani sebanyak 1.191 paket (22 persen) senilai Rp14,6 triliun (25 persen),” jelasnya.
Basuki menambahakan, secara keseluruhan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional, Kementerian PUPR memanfaatkan anggara 2021 untuk pembangunan sumber daya air senilai Rp58,5 triliun, di antaranya untuk pembangunan 48 bendungan dan 42 embung.
Sementara di bidang konektivitas di antaranya pembangunan 410 km jalan tol dan 831 km jalan nasional senilai Rp53,9 triliun. Kemudian di bidang permukiman di antaranya pengembangan 3 kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu dan pengelolaan air limbah untuk 131.342 KK senilai Rp26,5 triliun.
Baca Juga: Raih Prestasi, Dorong Program Green Kampus, Tel-U Luncurkan Hasil Inovasi dan Kreatifitas
Sedangkan untuk bidang perumahan di antaranya pembangunan 9.705 unit rumah susun dan 114.900 unit rumah swadaya senilai Rp8 triliun.***
Sedangkan untuk bidang perumahan di antaranya pembangunan 9.705 unit rumah susun dan 114.900 unit rumah swadaya senilai Rp8 triliun.***
