JURNAL SOREANG - Kepala Baharkam Polri, Komjen Pol Fadil Imran mengatakan bahwa Polri bertanggungjawab atas keamanan selama Pemilu 2024 berlangsung.
Hal itu disampaikan Fadil saat Apel Gelar Pasukan dalam rangka Pengamanan Pemilu dan Pemeliharaan Keamanan Ketertiban Masyarakat 2024.
Apel Gelar Pasukan dilaksanakan di Lapangan Singa Lodaya Sat Brimob Korbrimob, Cikeas, Bogor, pada Rabu, 7 Februari 2024.
Baca Juga: Belajar Mengenai Penjelasan Waktu Isra Miraj
Sebanyak 3.431 personel hadir dalam apel yang terdiri dari Satgas Preemtif, Satgas Preventif, Satgas Tindak, Power in Hand Kapolri Aman Nusa I, II, III, dan DOB Papua.
Fadil menyebut, apel digelar untuk mengetahui sejauh mana kesiapan Polri dalam melaksanakan pengamanan Pemilu dan Harkamtibmas 2024 agar berjalan dengan baik.
"Apel ini untuk mengetahui sejauh mana kesiapan kita, baik personel, peralatan, kendaraan, serta sarana dan prasarana dalam pengamanan Pemilu dan Harkamtibmas 2024 sehingga dapat berjalan dengan baik, lancar, dan aman," tutur Fadil dalam keterangannya, Rabu, 7 Februari 2024.
Baca Juga: Alasan Anime Solo Leveling Dikritik Netizen Korea Sampai Studionya Dikeluarkan!
Ia mengingatkan, keamanan Pemilu 2024 menjadi tanggung jawab Polri dengan Operasi Mantap Brata 2023-2024.
Karenanya, personel Polri diminta untuk mewaspadai titik dengan kerawanan tinggi dalam keamanan Pemilu 2024.
Menghadapi hal tersebut, Fadil mengungkapkan Polri sudah menyiapkan 1500 personel yang merupakan Power in Hand Kapolri.
Baca Juga: Tagar JusticeForDante dicetuskan Angger Dimas, Benarkah Adanya Dugaan Kasus Pembunuhan?
Mereka terdiri atas Pasukan Huru-Hara (PHH), Anti Anarkis, Penjinak Bom (Jibom), Satuan Perlawanan Teror (Wanteror), dan KBRN.
"14 Februari 2024, hari pencoblosan yang menjadi puncak rangkaian Pemilu. Perlu diketahui oleh saudara sekalian, tingkat kerawanan yang tinggi diperkirakan terjadi pasca pencoblosan sampai dengan perhitungan suara serta gugatan ke Mahkamah Konstitusi," jelasnya.
Lebih jauh Fadil meminta personel Polri harus mampu membaca situasi politik sekaligus menjaga Kamtibmas.
Baca Juga: Gelar Istighosah di Soreang Bandung, Gus Muhaimin Didukung 1111 Kyai se-Jawa Barat
"Kita harus mampu dan siap mengantisipasi segala potensi gangguan keamanan yang akan terjadi dan menentukan pola tindak yang efektif dan efisien dalam mewujudkan Harkamtibmas," tegasnya.
Selain itu, ia juga melarang personel Polri untuk berpolitik praktis. "Dilarang melakukan politik praktis atau terlibat kampanye partai politik," imbuh Fadil.***
Ikuti terus dan share informasi Anda di media sosial Google News Jurnal Soreang, FB Page Jurnal Soreang, YouTube Jurnal Soreang, Instagram @jurnal.soreang dan TikTok @jurnalsoreang