JURNAL SOREANG - Berkenaan dengan stagment Pemerintah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengadakan pengalihan subsidi BBM menjadi bantuan sosial (bansos).
Pemberian bansos tersebut sebagai akibat kenaikan BBM, rencananya akan diberikan kepada sebagian kelompok masyarakat dengan nilai mencapai Rp 24,17 triliun.
Kebijakan ini diambil di tengah kabar kenaikan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar yang akan segera diumumkan Jokowi.
"Pemerintah akan mulai memberikan bantuan sosial tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp 24,17 triliun," ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers usai rapat terbatas bersama Jokowi di Istana Negara, Senin, 29 Agustus 2022.
Dikutip dari akun twitter @Joko Widodo, yang diunggah pada senin, 29 Agustus 2022.
Bantuan tersebut diberikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat.
"Terutama karena dalam beberapa waktu terakhir memang tendensi dari kenaikan harga yang berasal dari pengaruh global, memang perlu untuk direspon," ucap Sri Mulyani.
Terkait bansos tambahan yang akan diberikan Pemerintah adalah, sebagai berikut:
1. Diberikan kepada 20,65 juta kelompok keluarga penerima manfaat dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp12,4 triliun rupiah.
Baca Juga: 7 Striker Termahal di Piala Dunia 2022 Qatar, Akankah Salah Satunya Berhasil Jadi Top Skor Turnamen?
Bansos berupa uang tunai ini akan diberikan oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini senilai Rp150 ribu sebanyak 4 kali, dengan nilai total Rp600 ribu.
Cara pembayarannya dirapelkan selama dua kali, yaitu sebesar Rp 300 untuk satu kali transfer. "Itu akan dibayarkan melalui saluran kantor Pos di seluruh Indonesia untuk 20,65 juta keluarga penerima dengan anggaran Rp12,4 triliun," ucap Tri Rismaharini.
Dilihat dari situasinya di beberapa waktu terakhir, rencana kenaikan harga BBM yanga akan dilakukan pihak Pemerintah terus menguat.
Baca Juga: 7 Gelandang Termahal di Piala Dunia 2022 Qatar, Dua di Antaranya Otak Serangan Timnas Portugal
2. Pemerintah juga memutuskan akan membantu 16 juta pekerja berpenghasilan maksimum Rp3,5 juta per bulan.
Para pekerja ini juga diberikan bantuan senilai Rp600 ribu dengan total anggaran Rp9,6 triliun.
Berkenaan dengan petunjuk teknisnya akan dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah.
3. Jokowi meminta agar Pemerintah Daerah dapat mengawal dan memberikan perlindungan terhadap daya beli masyarakat.
Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan akan menggelontorkan kucuran dana 2% dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
"Diberikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi transportasi untuk angkutan umum sampai dengan ojek dan nelayan, serta untuk perlindungan sosial tambahan," ucap Sri Mulyani.
Baca Juga: Gokil! 8 Pemain Alumni Piala Dunia 2002 yang Masih Bermain Sampai Saat ini, Usia Hanya Angka
Dengan demikian total anggaran mencapai Rp2,17 triliun, maka secara keseluruhan biaya pengalihan subsidi BBM total senilai Rp24,17 triliun.***