JURNAL SOREANG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggerebegan terhadap kantor yang diduga milik Bupati nonaktif Langkat.
Penggeledahan dilakukan terkait kasus dugaan suap yang menyeret Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin (TRP).
Dalam penggeledahan kantor PT Dewa Rencana Peranginangin (DRP) tersebut, tim penyidik KPK mengamankan sejumlah uang tunai dan dokumen.
Baca Juga: Keren! di Bawah Tekanan Persija Menang 2-1 atas Persita, Sudirman: Ini Pertandingan tidak Ringan
"Ditemukan dan diamankan sejumlah uang tunai dan beberapa dokumen transaksi keuangan yang akan dianalisa kembali dan disita untuk menguatkan dugaan perbuatan TRP," ungkap Plt Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, dikutip dari PMJ News, Kamis 27 Januari 2022.
Saat melakukan penggeledahan ini, papar Ali, penyidik KPK sempat dihalang-halangi oleh pihak yang diduga dari Terbit Rencana.
Atas aksi tersebut, ia pun mengultimatum pihak yang berusaha menghalangi proses penyidikan dengan Pasal 21 UU Tipikor.
Baca Juga: Begini Prosedur Jadi BMI di Brunei Darussalam, Ihans Siap Bantu
"KPK tidak henti mengingatkan kepada berbagai pihak untuk tidak dengan sengaja menghalang-halangi proses penyidikan yang sedang berlangsung ini," tegasnya.
Ali melanjutkan, tim penyidik akan segera memanggil para saksi untuk dimintai keterangan seputar kasus dugaan suap ini. Dia meminta para saksi kooperatif dan memberi keterangan yang dibutuhkan.
"Kami mengimbau para pihak yang nanti akan diperiksa sebagai saksi agar kooperatif hadir dan memberikan keterangan dengan jujur di hadapan tim penyidik," jelasnya.
Baca Juga: Jadwal Waktu Shalat untuk Bengkulu dan Sekitarnya, Jumat 28 Januari 2022
Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Pemkab Langkat tahun anggaran 2020-2022.
Selain itu, dalam kasus ini KPK juga menjerat lima tersangka lainnya, yakni Kepala Desa Balai Kasih Iskandar yang juga saudara kandung Terbit Rencana, serta empat orang pihak swasta atau kontraktor bernama Muara Perangin Angin, Marcos Surya Abdi, Shuhanda Citra, dan Isfi Syahfitra. ***