Network
JURNAL SOREANG- Rumor pembangunan infrastruktur oleh Presiden Jokowi dengan memggunakan dana haji sempat menuai kontroversi banyak kalangan. Hal itu sebagaimana dikatakan Tubagus Ace Hasan Syadzily, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI yang membidangi urusan agama. Ia meluruskan bahwa dana haji tidak digunakan untuk insfrastruktur termasuk membangun jalan tol.
"Ada isu uang jemaah calon haji di pakai buat jalan tol. Itu bohong. Uang jemaah dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang saat ini sebesar 139 triliun rupiah," ujar Ace Hasan pada acara Jagong Masalah Umrah dan Haji, Selasa (13/10/2020), di Bandung Barat.
Dia mengatakan, dana jemaah haji yang dikelola BPKH memberikan banyak nilai manfaat yang digunakan mensubsidi penyelenggaraan ibadah haji.
Baca Juga: Kemenparekraf Kucurkan Hibah Rp3,3 Triliun Untuk Pelaku Usaha Pariwisata, Ini Cara dan Ketentuann ya
"Pada 2019 biaya riil haji per orang itu Rp. 70.142.789. Kemudian disubsidi dari nilai manfaat Rp. 34.907.187 sehingga biaya haji jadi 35.238.602. Padahal untuk tiket pesawat saja sudah hampir mencapai Rp 30 juta," papar wakil rakyat asal Kabupaten Bandung dan Bandung Barat.
Selain itu politisi Partai Golkar itu juga menjelaskan peran DPR RI dalam penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya DPR memiliki peran pengawasan dan penyusunan anggaran penyelenggaraan haji.
"Jadi kita ikut mengawasi penyelenggaraan. Misalnya pemondokan kapasitasnya empat orang, tapi yang ngisi enam orang. Kita tegur, nggak boleh itu," katanya.
