Network
JURNAL SOREANG - Sedikitnya 1.395 keluarga di Jawa Barat tercatat sudah mengakses Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) yang dibentuk Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Barat.
Namun, jumlah tersebut masih jauh dari target yang sudah dipatok sebelumnya sebanyak 11.754 keluarga.
“Saat ini, jumlah capaian keluarga yang mengakses PPKS se-Jawa Barat per 26 September 2023 baru sebanyak 1.395 keluarga atau baru 11,8 persen,” terang Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Fazar Supriadi Sentosa.
Baca Juga: Revitalisasi Layanan Soca: Solusi Kesejahteraan Sosial Terkini di Kota Bandung
Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka webinar bertajuk “Sinergi Penyuluh KB dan Tenaga Perawat dalam Pelayanan Publik melalui PPKS di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Provinsi Jawa Barat” yang dihelat secara virtual Rabu, 27 September 2023.
Webinar BKKBN kali ini menghadirkan narasumber Penata Kependudukan Keluarga Berencana Ahli Madya Direktorat Penggerakan Lini Lapangan BKKBN Mila Yusnita, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jawa Barat Budiman, dan Ketua Tim Kerja Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Program BKKBN Jawa Barat Angela Sri Melani.
Webinar ini diikuti sedikitnya 500 partisipan dari unsur PPNI Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB), Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB), dan unsur lainnya.
Baca Juga: Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi Tegaskan Pemerintah Serius Awali Transformasi Digital di Indonesia
Untuk mendongkrak capaian kinerja tersebut, saat ini BKKBN Jawa Barat bekerja sama dengan Balai Diklat KKB Bogor, Garut, dan Cirebon menyelenggarakan Pelatihan Teknis PPKS bagi kabupaten dan kota, ungkap Fazar.
Upaya lain adalah membangun kolaborasi dengan DPW PPNI Jawa Barat untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan keluarga melalui layanan PPKS di Balai Penyuluhan Bangga Kencana.
Diharapkan kolaborasi ini mampu mengoptimalkan peran perawat yang tergabung dalam organisasi profesi dalam pelayanan keluarga.
“Ketahanan suatu keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat. Keluarga yang tidak memiliki ketahanan dalam keluarga akan menjadi rentan terhadap berbagai masalah, baik yang berasal dari diri sendiri maupun dari lingkungan luar. Untuk mengatasi permasalahan tersebut BKKBN membentuk PPKS,” papar Fazar.
Lebih lanjut Fazar menyampaikan bahwa PPKS itu merupakan wadah berbasis institusi dengan kegiatan dan/atau rangkaian kegiatan pelayanan keluarga yang dilaksanakan dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), konsultasi dan konseling, pembinaan, serta rujukan.
Dalam perkembangannya di Jawa Barat saat ini, ada satu PPKS rujukan yang bernama PPKS Sauyunan yang berlokasi di Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung. Kemudian ada juga PPKS yang berbasis organisasi keagamaan seperti PPKS Aisyiah dan juga masih banyak lagi bentukan PPKS di Provinsi Jawa Barat.
Selain itu, sambung Fazar, mulai 2022 telah terbentuk 41 PPKS yang telah mendapat dukungan dana Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang tersebar di 27 kabupaten dan kota se-Jawa Barat. Dari 41 PPKS yang mendapat dukungan dana BOKB, ada 10 PPKS yang tidak terdaftar di Sistem Informasi Keluarga (Siga).***
