Network
JURNAL SOREANG - Dalam upaya meningkatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di Kota Bandung, Tim Asesor Eksternal Penilaian Interview Evaluasi SPBE 2023 telah melakukan verifikasi terhadap sejumlah data terkait.
Pada Selasa, 12 September 2023, salah satu asesor bernama Ferry Astika mengungkapkan pentingnya mematangkan peta rencana dan arsitektur SPBE Kota Bandung.
Menurutnya, peta rencana memiliki keterkaitan yang erat dengan arsitektur, sehingga perlu adanya analisis gap antara kondisi eksisting dan yang diinginkan. Hal ini akan membantu dalam merancang roadmap yang akan diturunkan ke dalam peta kerja.
Baca Juga: Cek DCS Caleg DPRD Dapil Bandung 7 untuk Pemilu 2024, Ini Daftarnya Berdasarkan Data KPU
Ferry menekankan perlunya kejelasan dasar rujukan dari peta rencana SPBE Kota Bandung. Arsitektur dan tata rencana harus terintegrasi dalam satu pintu regulasi agar dapat berjalan dengan baik.
Selain itu, juga perlu adanya konektivitas antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam manajemen layanan.
Menanggapi hal tersebut, Plh Wali Kota Bandung, Ema Sumarna, menyampaikan bahwa basis data menjadi salah satu kunci utama untuk memperbaiki peta rencana dan arsitektur SPBE Kota Bandung.
Baca Juga: Pemkot Bandung Gelar Program Buruan Sae: Hidupkan Potensi Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Kejelasan dan keseragaman penggunaan basis data akan menjadi acuan dalam merancang peta rencana, karena hal tersebut merupakan kunci dari keberhasilan program SPBE.
Ema juga mengungkapkan bahwa skor SPBE Kota Bandung terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, Kota Bandung mendapatkan skor 3,11, kemudian meningkat menjadi 3,71 pada tahun 2020.
Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 3,19 akibat perubahan indikator dan adaptasi, Kota Bandung berhasil meningkatkan skornya menjadi 3,61 pada tahun 2022.
Baca Juga: Upacara Rebo Wekasan: Memperingati Hari Rabu Terakhir dengan Selamatan Tradisional di Desa Wonokromo
Dalam perspektif nasional, Ema menyatakan kegembiraannya dengan skor yang telah dicapai oleh Kota Bandung, berada di ambang batas yang ditentukan.
Namun, ia menekankan pentingnya implementasi yang baik agar manfaat dari SPBE ini dapat dirasakan oleh masyarakat.
Untuk mendukung pelaksanaan SPBE, Kota Bandung telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 158 miliar yang melibatkan 60 OPD.
Baca Juga: Resmi Dirilis KPU, Berikut DCS DPRD Dapil Bandung 6 untuk Pemilu 2024, Cek Nama Calegnya
Terus dilakukan perbaikan melalui regulasi untuk mempermudah layanan, SPBE Kota Bandung telah diintegrasikan dalam satu aplikasi yang mencakup berbagai jenis layanan. Masyarakat dapat mengakses semua layanan tersebut melalui aplikasi Sadayana.
Dengan adanya upaya yang dilakukan oleh Tim Asesor Eksternal dan komitmen dari pemerintah Kota Bandung, diharapkan kualitas pelayanan melalui SPBE dapat terus ditingkatkan, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya dengan lebih baik.
Mari kita terus dukung dan ikut serta dalam memajukan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kota Bandung.***
