Network
Pemda Provinsi Jabar juga telah berkomitmen menyelesaikan permasalahan yang dialami pelaku UMKM saat ini. Mulai dari pemasaran atau promosi, bantuan kredit, hingga mewajibkan ASN untuk membeli produk UMKM.
Baca Juga: Spoiler Ikatan Cinta 3 April 2021: Semua Orang Curiga, Elsa Masih Saja Tebar Fitnah
"Intinya kami berkomitmen menyelesaikan permasalahan UMKM karena sangat multidimensi mulai pemasaran dan lain-lain," tutur Kang Emil.
Salah satu kendala yang dialami UMKM saat pandemi adalah sulit mencari bahan baku impor. Kang Emil mengungkapkan, ada UMKM yang produknya diekspor, tetapi bahan baku harus impor lebih dulu.
"Jadi impor itu terbagi dua, impor yang dijual di pasar kita, dan ada yang impor untuk diekspor lagi," ucapnya.
Pelaku UMKM mengeluh kesulitan mendapatkan bahan baku impor tersebut karena tidak bisa digantikan dengan produk lain. Oleh karena itu, Pemda Provinsi Jabar bersama Kementerian Koperasi dan UKM tengah mencari solusi bersama menyelesaikan kendala tersebut.
"Mencari penggantinya itu susah, tetap mereka harus impor bahkan yang bertahan kini tersisa 30 persen, karena itu sedang kami cari solusinya bersama Kemenkop UKM," ujar Kang Emil.
Menteri Koperasi dan UKM RI Teten Masduki, menuturkan, belanja kementerian dan lembaga senilai Rp400 triliun merupakan hikmah dari adanya pandemi COVID-19. Menurutnya, ketika daya beli masyarakat turun, maka penyerap produk UMKM haruslah pemerintah.
"Sekarang ini yang harus menyerap produk UMKM adalah pemerintah karena daya beli masyarakat sedang turun, jadi market Rp400 triliun ini agar bisa dimanfaatkan oleh pelaku UMKM," kata Teten.
