Hadapi Pemilu 2024, Bagaimana Sikap Politik Alim Ulama? Begini Sikap Tegas MUI Jabar

12 Januari 2024, 14:51 WIB
Musyawarah MUI Jabar di kantornya Jumat 11 Januari 2024 yang salah satunya membahas Pemilu 2024 /Sarnapi /JURNAL SOREANG

JURNAL SOREANG- Pemungutan suara pada Pemilu 2024 tak lama lagi akan digelar tepatnya pada 14 Februari 2024. Bagaimana sikap MUI Jabar soal Pemilu ini?

Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar, KH. Rafani Achyar menyatakan, riak-riak politik di tahun politik 2024 makin terasa termasuk gesekan di media sosial maupun di lapangan.

Untuk itu, MUI Jabar mengimbau agar warga masyarakat khususnya kaum Muslimin agar tetap menjadi ukhuwah atau persaudaraan meski berbeda pilihan.

 

"MUI Jabar mengimbau agar para pengurus MUI Jabar termasuk MUI kabupaten dan kota untuk tetap netral dan tidak membawa organisasi untuk mendukung partai politik maupun calon wakil rakyat maupun calon presiden dan calon wakil presiden," kata Ustaz Rafani Achyar di kantornya Jumat sore, 11 Januari 2024.

Rafi menegaskan dan menjamin keberadaan MUI secara lembaga tidak ke mana-mana tapi ada di mana-mana.

"MUI akan tetap bersikap independen dengan tidak memihak kepada partai maupun calon tertentu," katanya.

Baca Juga: MUI Kabupaten Bandung Gelar Rapat Kerja di Gedung Ormas Islam, Ini Rencana Kerjanya

Lebih jauh Rafani mengatakan, salah satu tanda mulai panasnya perbedaan faham dan pilihan bisa tecermin dari media sosial.

MUI Jabar bersyukur karena pada Pemilu 2024 ini mulai berkurang stempel kepada golongan tertentu yakni kadal gurun atau kadrun dan cebong atau kampret.

"Kini istilah itu sudah mulai berkurang. Alhamdulillah politisasi agama juga tak segencar seperti saat pemilihan gubernur DKI Jakarta," katanya.

 

MUI Jabar, kata Rafani, membebaskan tiap ulama secara individual untuk menyalurkan aspirasinya di partai atau capres/cawapres tertentu.

"Kalau secara pribadi silakan saja masuk partai atau mencalonkan diri jadi calon wakil rakyat. Tapi jangan membawa nama MUI," ujarnya.

Diharapkan dengan alim ulama ikut dalam politik bisa mewarnai dunia politik dan pemerintahan agar lebih memperhatikan masyarakat luas.

Baca Juga: Diusulkan Diberhentikan Ketua Umum MUI Kota Tasikmalaya, Ini Pengakuan KH Ate Saat Dipanggil MUI Jabar

"Karena ada dua kelompok yang menentukan kemajuan sebuah bangsa. Yakni Umara atau pemerintah dan ulama," katanya.

Bahkan, apabila tidak ada ulama yang menjalankan peran keulamaannya, maka membuat kehidupan manusia di dunia menjadi gelap gulita.

"Ulama adalah pewaris Nabi Muhammad yang menjelaskan Al Quran dan hadis atau sunnahnya," katanya.***

Editor: Sarnapi

Tags

Terkini

Terpopuler