Network
JURNAL SOREANG - Presiden Joko Widodo memaparkan sejumlah upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi peningkatan suhu bumi yang diprediksi akan terus meningkat dalam lima tahun ke depan.
Hal ini dikatakan di hadapan para pemimpin negara G20 dalam pertemuan sesi pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 India yang digelar di Bharat Mandapam, IECC, Pragati Maidan, New Delhi, India, pada Sabtu, 9 September 2023.
“Bumi kita tengah sakit, pada bulan Juli lalu, suhu dunia capai titik tertinggi dan diprediksi akan terus naik dalam lima tahun ke depan, ini akan sulit ditahan, kecuali dunia menghadangnya secara masif dan radikal,” ucap Presiden Jokowi.
Melihat hal tersebut, Kepala Negara menyampaikan percepatan transisi ekonomi rendah karbon menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan. Presiden menilai hingga saat ini pelaksanaan penurunan emisi masih sangat terbatas.
“Komitmen pendanaan negara maju, masih sebatas retorika dan di atas kertas, baik itu pendanaan climate USD 100 miliar per tahun, maupun fasilitas pendanaan loss dan damage,” tuturnya.
Baca Juga: Tiba di Bharat Mandapam, Presiden Jokowi Disambut Langsung oleh PM India Modi, Apa yang Dibicarakan?
Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa saat ini negara-negara berkembang membutuhkan bantuan dalam bidang teknologi dan investasi hijau untuk mempercepat penurunan emisi di dunia.
“Kami negara berkembang, sangat ingin mempercepat penurunan emisi, tapi kami butuh dukungan untuk alih teknologi dan untuk investasi hijau,” kata Presiden.
Selain itu, Presiden juga menuturkan pendanaan dalam percepatan penurunan emisi juga dinilai penting.
Kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta harus dilanjutkan karena dinilai dapat menjadi pembawa perubahan yang besar untuk menurunkan emisi.
“Tahun lalu di Bali, Indonesia telah menginisiasi _G20 Bali Global Blended Finance Alliance_, skema _Just Energy Transition Partnership_ (JETP) ini harus diperluas dan diperbesar,” ungkap Presiden.
Untuk itu, Presiden menyebutkan dibutuhkan standar global seperti dalam hal pengelompokan kegiatan ekonomi dan bisnis untuk mencegah praktik _greenwashing_.
“Dibutuhkan standar global, seperti taksonomi untuk mencegah praktik greenwashing dan reformasi Bank Pembangunan Multilateral (MDB) harus merefleksikan representasi negara-negara anggotanya,” jelas Presiden.
Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.***
