Network
JURNAL SOREANG - Jamaika terletak di Laut Karibia, Amerika Tengah, merupakan negara bekas jajahan Inggris hingga merdeka pada tanggal 6 Agustus 1962.
Ratu Elizabeth II masih tetap menjadi raja yang memerintah tidak hanya di Inggris tetapi juga delapan negara lain yaitu Tuvalu, Kepulauan Solomon, Saint Kitts dan Nevis, Saint Lucia, St Vincent dan Grenadines, Papua Nugini, Antigua, dan Barbuda, dan The Bahama.
Koalisi yang terdiri dari sekitar 100 politisi, pemimpin bisnis, akademisi, dan dokter telah menandatangani surat terbuka kepada pasangan itu, berharap pasangan itu mengajukan permintaan maaf atas nama keluarga kerajaan atas kekejaman dan peran mereka dalam perdagangan budak.
Sementara banyak orang Jamaika menuntut tidak hanya ganti rugi keuangan tetapi juga permintaan maaf resmi dari raja. Adapun surat terbuka dari para pemimpin Jamaika.
Para pemimpin Jamaika dalam surat terbuka mereka mengatakan, “Kami berpandangan bahwa permintaan maaf atas kejahatan Inggris terhadap kemanusiaan, tetapi tidak terbatas pada eksploitasi penduduk asli Jamaika, perdagangan trans-atlantik orang Afrika, perbudakan orang Afrika, perjanjian kontrak, dan penjajahan, oleh karena itu diperlukan untuk memulai proses pemulihan, keringanan, rekonsiliasi, dan kompensasi."
Tersampaikan surat yang dibagikan online oleh kelompok advokasi hak asasi manusia Jaringan Advokat di Jamaica, "Kami tidak memiliki alasan untuk merayakan 70 tahun kenaikan Yang Mulia Ratu Elizabeth II selama memerintah Kerajaan Inggris sejak 6 Februari 1952 - 2022. Sebab, kepemimpinannya dan para pendahulunya telah mengabadikan tragedi hak asasi manusia terbesar dalam sejarah umat manusia."***
