JURNAL SOREANG - Presiden Joko Widodo mengapresiasi investasi Prancis pada sektor strategis di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron yang digelar di Bharat Mandapam, IECC, Pragati Maidan, New Delhi, India, pada Sabtu, 9 September 2023.
“(Terkait) investasi di sektor strategis saya menghargai Dubes Prancis untuk Indonesia telah bawa calon investor Prancis ke IKN dan menghasilkan 4 LoI (_Letter of Intent_) untuk dukung pembangunan IKN,” ucapnya dalam pertemuan.
Presiden berharap, kesepakatan antarkedua negara tersebut dapat segera terwujud dalam waktu dekat. “Saya harap kesepakatan ini dapat segera direalisasikan,” harap Presiden.
Dalam hal transisi energi, Kepala Negara berharap agar Prancis dapat merealisasikan komitmen untuk proyek transisi energi, termasuk di dalamnya melalui skema _Just Energy Transition Partnership_ (JETP).
“Terkait transisi energi, saya harap Prancis juga dapat merealisasikan komitmen untuk proyek transisi energi, termasuk melalui skema JETP,” ungkapnya.
Baca Juga: Bertemu PM Rutte di Sela-sela KTT G20, Berikut Permintaan Presiden Jokowi kepada Pemerintah Belanda
Selain membahas investasi, Presiden Jokowi juga meminta dukungan kepada Prancis terhadap proses keanggotaan Indonesia menjadi bagian dari Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Presiden mengungkapkan hal tersebut merupakan langkah Indonesia untuk menjadi negara maju.
“Kami telah lakukan berbagai reformasi ekonomi sejalan dengan persyaratan keanggotaan OECD,” tuturnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Presiden Jokowi meminta kepada Presiden Macron untuk dapat berbagi pengalaman mengenai cara kerja hingga optimalisasi manfaat sebagai anggota OECD.
“Untuk itu, mohon dukungan Prancis terhadap keanggotaan Indonesia termasuk berbagi pengalaman terkait cara kerja dan optimalisasi manfaat keanggotaan di OECD,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga turut menyampaikan apresiasi kepada Prancis yang telah memperlihatkan fleksibilitas posisi atas tindak pelecehan simbol agama dan kitab suci dalam konsep deklarasi G20.
“Ini isu yang sangat penting bagi Indonesia, tindak pelecehan tersebut sangat melukai hati umat muslim dan tidak dapat dibenarkan,” tegas Presiden.***