Network
JURNAL SOREANG- Anggota DPR Komisi VI DPR RI, Hj. Nevi Zuairina, mendukung pemerintah untuk lebih fokus penyelesaian covid-19 dengan mengarahkan seluruh sumberdaya negara pada pengendalian wabah ini. Namun secara bersamaan, daya topang ekonomi kerakyatan yang selama ini melekat pada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berbagai sektor juga harus menjadi perhatian khusus pemerintah.
"Paket pengendalian Covid-19 dan penyelamatan UMKM menjadi satu kesatuan yang terintegrasi," kata Nevi kepada media, Rabu, 7 Oktober 2020.
Kondisi negara Indonesia saat ini sudah berhadapan dengan krisis ekonomi dunia akibat covid 19. "Bertahannya situasi pembelanjaan rakyat mulai bergeliat terbantu pada momentum pilkada. Masyarakat pemilik sumberdaya dan uang tunai membelanjakan dananya yang secara tidak langsung meningkatkan peredaran uang di pasaran," ujarnya.
Baca Juga: Resmi, Bupati Bandung Layangkan Surat Penolakan RUU Omnibus Law Cipta Kerja Kepada DPR RI
Kebijakan yang relatif tepat dilakukan akan menahan serangan resesi dengan memperkuat pondasi ekonomi kerakyatan.
"Upaya ini seharusnya bisa berbarengan dengan fokus penanganan kesehatan. Selama ini persoalan mendasarnya adalah, daya serap angaran yang telah ditetapkan pada penanganan Covid-19 sangat minim jauh dari harapan," katanya
Serapan anggaran berkisar hanya sekitar 19 persen atau Rp 135 triliun dari anggaran Rp 695,2 triliun di penghujung Juli 2020. "Bila ini diteruskan kondisi seperti ini, gak akan selesai-selesai persoalan wabah ini," katanya.
Baca Juga: UU Cipta Kerja Baik di Nama, Namun Isinya Membuat Khawatir
Politisi asal Sumatera Barat ini meyakini Bantuan rakyat melalui PEN (Program Ekonomi Nasional) yang digelontorkan pemerintah dapat memperkuat ekonomi kerakyatan dengan berbagai pertimbangan.
