Network
JURNAL SOREANG- Wakil rakyat asal Sumatera Barat II, Hj. Nevi Zuairina, meminta agar para pengusaha besar produsen minyak goreng lebih berkorban untuk masyarakat.
Saat ini, kata Nevi, meskipun kebijakan satu harga minyak goreng, yakni minyak goreng curah sebesar Rp 11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana sebesar Rp13.500 per liter dan minyak goreng kemasan premium sebesar Rp14.000 per liter, namun pada kenyataannya, stok yang ada di pasaran masih kurang.
“Kebutuhan minyak goreng nasional di tahun 2022 adalah sebanyak 5,7 juta kilo liter, yang terdiri dari kebutuhan rumah tangga 3,9 juta kilo liter dan kebutuhan industri sebesar 1,8 juta kilo liter," katanya, Senin 31 Januari 2022.
Baca Juga: Banyak Warga Borong Minyak Goreng Rp14 Ribu, Akibatnya Warga Kurang Mampu Hanya Gigit Jari
Pemerintah mesti dapat mendorong para pengusaha besar minyak goreng ini, jangan sampai menahan stok dan mereka mesti mau berkorban dengan mengurangi margin nya agar tidak ada kelangkaan stok di lapangan.
"Pemerintah sudah terlalu banyak berkorban melalui uang negara baik dari APBN maupun melalui BPDPKS untuk stabilisasi minyak goreng ini. Seiring berjalannya waktu, harapan masih belum sesuai sehingga di lapangan yang menjadi korban akhirnya rakyat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam rumah tangganya," kata perempuan yang dikenal Bunda Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ini.
Nevi menambahkan, selama ini, proporsi serapan minyak goreng dalam negeri memang lebih kecil dari luar negeri sekitar 34%. Dengan tingginya harga pasar dunia, ekspor memang sangat menjanjikan ditambah lagi kelangkaan stok dunia.
Baca Juga: Mungkinkah Minyak Goreng Murah Disalurkan Melalui RT-RT? Begini Harapan Masyarakat Kabupaten Bandung
Tapi kebutuhan dalam negeri jangan sampai diabaikan sehingga mengorbankan mahalnya minyak goreng dalam negeri
“Saya menyarankan, operasi pasar di titik-titik masyarakat yang memiliki daya beli rendah harus dilakukan pada harga minyak goreng Rp14 ribu. Selain menjamin adanya stok yang memenuhi kebutuhan masyarakat dengan syarat maksimal pembelian, juga meningkatkan ketepatan sasaran pemenuhan kebutuhan masyarakat”, Kata Nevi.
Dia mengkritisi, DPO (domestik price obligation) tidak akan ada gunanya ketika stok di lapangan tidak ada. Bila ada indikasi kartel yang bermain, ia meminta pemerintah menindak dengan tegas dan keras, sehingga ada efek jera bagi para pelaku distribusi minyak goreng yang nakal.
Baca Juga: Minyak Goreng Murah, Tapi tak Mudah Mendapatkannya, Begini Kata Masyarakat Kabupaten Bandung
