Network
JURNAL SOREANG- Bayangan suram para nasabah pinjaman online (pinjol) tentang debt collector (DC) yang garang menyebalkan akan segera sirna.
Pasalnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal membuat aturan baru soal cara penagihan utang oleh industri pinjol kepada nasabahnya.
OJK menempuh hal tersebut perlu oleh sebab dalam aturan industri teknologi finansial peer to peer (P2P) lending yang tercantum di POJK 77/POJK. 01/2016 belum ada aturan cara penagihan utang. Inilah penyebab DC bersikap kurang ajar.
Baca Juga: OJK Segera Keluarkan Aturan Soal Cara Penagihan Pinjol
OJK membuat aturan baru ini merespons adanya fenomena jasa kolektor pihak ketiga atau debt collector yang meresahkan masyarakat nasabah pinjol.
"Isu mengenai penagihan akan diatur ketat, termasuk penggunaan jasa pihak ketiga yang tersertifikasi," ujar Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) 1A OJK, Dewi Astuti dilansir dari PMJNews, Rabu, 20 Oktober 2021.
Dewi mengatakan, aturan ini memiliki urgensi untuk segera dibentuk. Aturan ini diprioritaskan setelah kepolisian melakukan penggerebekan salah satu kantor pinjaman online ilegal di sejumlah tempat di Jakarta.
Baca Juga: Kini Sudah Tak Ada Ruang Hidup Bagi Pinjol Ilegal, Ini Pinjol Resmi Menurut OJK
Saat itu para pelaku yang terlibat dalam sindikat platform pinjol ilegal, ternyata juga melayani layanan penagihan beberapa fintech P2P lending resmi.
