daera
JURNAL SOREANG - Tauhid Ahmad, selaku Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics dan Finance atau Indef beri saran guna meningkatkan produksi pangan lokal.
Hal tersebut dilakukan, bertujuan untuk atasi inflasi daerah karena diketahui ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan inflasi di atas nasional.
Dalam catatan provinsi, angka inflasi di atas nasional mencapai 5,51 persen dibandingkan dengan periode sama tahun lalau (yoy).
Baca Juga: Tekanan Inflasi Global Masih Tinggi, Ini yang Dilakukan Menkeu agar Ekonomi Indonesia tetap Stabil
Adapun provinsi yang masuk ke dalam inflasi di atas nasional, meliputi Jawa Barat persen (6,04 yoy), Bengkulu 5,99 persen (yoy), Kalimantan Barat 6,3 persen (yoy), Sulawesi Tengah sebesar 5,97 persen (yoy), serta Maluku sebesar 6,28 persen (yoy) seperti dilansri dari laman ANTARA yang diunggah 30 Januari 2023.
"Terutama untuk daerah-daerah yang sedang mengalami defisit komoditas seperti beras, bawang, cabai merah, hingga ayam. Mereka bisa melakukan penanaman ataupun berternak sendiri agar tidak harus mengimpor dari daerah lain," ujar Tauhid Ahmad saat melakukan diskusi publik secara daring pada Senin, 30 Januari 2023.
Selain itu, Tauhid Ahmad juga menuturkan bahwa pada tahun 2022 kemarin setidaknya ada 18 provinsi (52,9 persen) di Indonesia yang mengalami defisit beras, 24 provinsi (70,6 persen) alami defisit bawang, sebanyak 5 provinsi alami defisit cabai merah, dan 7 provinsi (20,6 persen) daerah alami defisit daging ayam.
Baca Juga: WADUH Sebanyak 315 Saham Menurun dan 205 Nilainya Tak Bergerak! Apa Yang Terjadi dengan IHSG?
Untung mengatasi hal tersebut, peningkatan produksi pangan dibutuhkan dengan beberapa cara yaitu melalui gerakan menanam komuditas tertentu, dukungan benih yang bermutu serta ketersediaan pupuk, pendamping petani, akses pembiayaan, juga KUR (kredit usaha rakyat).
Solusi yang disarankan juga dapat dilaksanakan melalui pengembangan kemitraan dengan lembaga sehubungan dengan pembiayaan, pembelian, logistik, teknologi budaya, food losses 20 hingga 30 persen, pengangkutan, pengepakan dan masih banyak lagi.
Selain itu, Tauhid Ahmad juga menyarankan efektivitas operasi pasar yang harus ditingkatkan yang tentunya diiringi dengan volume operasi pasar disesaikan dengan kebutuhan, memilah komuditas pilihan contohnya seperti cabai merah, telur dan daging ayam, beras, manajemen pemantauan dini pada pasar tradisional, juga dilakukannya pembatasan gerak spekulan, penimbunan serta permainan harga.
Diberlakukannya aturan kewanangan yang lebih tegas dari sebelumnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengaturan komuditas pemicu inflasi sangat diperlukan, supaya tidak ada kenaiakn harga komuditas terjadi secara bersamaan yang menyebabkan inflasi yang cukup tunggu baik di daerah juga secara nasional.
Pembabatan rantai distribusi pangan juga dibutuhkan guna mengatasi inflasi daerah, yakni dengan melakukan Kerja sama Antar Daerah atau KAD untuk memastikan stok yang tersedia ketika diperlukan, chanelling rantaidistribusi dari luar provinsi langsung ke pedagang pengepul, koordinasi dan fasilitasi para pedagang eceran untuk mengurangi beban kenaikan BBM.
Selanjutnya, pihak BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) juga berperan dalam manajemen stok pangan pun penting dalam atasi inflasi daerah.
Baca Juga: Sikapi Inflasi Guna Membantu Masyarakat, Bupati Bandung Minta Pengusaha Lakukan Hal Ini
"Peran tersebut seperti pengembangan sistem logistik dan kelancaran arus barang ke seluruh daerah, inovasi jaminan pembelian produksi lokal dengan harga wajar, serta perbaikan tata kelola BUMD sendiri" ucap Tauhid Ahmad.
Pembaruan TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) ini merupakan salah satu langkah utama untuk mengatasi inflasi daerah yang terjadi terutama pembaruan di kelembagaan, perencanaan dan penganggaran, juga pengawasan dan evaluasi.
Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para pembaca!***