Network
Sementara itu, Direktur Utama GeoDipa, Riki Firmandha Ibrahim, menyampaikan, bahwa Proyek ini merupakan bagian dari program Infrastruktur Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang menggunakan Energi Terbarukan.
Kata Riki, tentunya hal itu sudah tertuang sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Menteri ESDM No.15 Tahun 2010, yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 40 Tahun 2014 ,dikenal sebagai program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Llistrik 10.000 MW Tahap Kedua (Fastrack 2) yang terintegrasi ke dalam Proyek Ketenagalistrikan 35.000 MW yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo.
Baca Juga: PPP dan Partai Gelora Siap Sumbangkan Sekitar 150.000 Suara untuk Kurnia Agustina-Usman Sayogi (NU)
Kendati sempat tertunda tekait proses pbangunan tersebut, Riki mengakui, bahwa hal itu sebagai tantangan yang harus dihadapi.
“Proyek PLTP Patuha 2 ini sudah tertunda lama sejak tahun 2002 karena berbagai tantangan kami kami hadapi," imbuhnya.
Untuk mewujudkan proyek strategis ini, kata Riki, GeoDipa membutuhkan dukungan secara serius dari semua pihak dan para pemangku kepentingan, terutama Forkompinda Kabupaten Bandung untuk mencapai target dalam pembangunan proyek PLTP Patuha Unit 2.
Baca Juga: DPP Demokrat Klaim Survey Elektabilitas Dadang Supriatna-Sahrul Gunawan 45 Persen
"Alhamdulillah, berkat kemudahan yang diberikan Allah SWT serta dukungan penuh dari semua pihak, terutama Pemerintah sebagai regulator, proyek ini udah mulai berjalan," kata Riki.
Sebagai satu-satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor panas bumi, GeoDipa memiliki peran dalam mewujudkan program Pemerintah untuk melaksanakan Program Strategis Nasional (PSN) yaitu Pembangunan Proyek PLTP Dieng dan Patuha Unit 2 dengan kapasitas masing – masing 1x 55 MW yang akan selesai pembangunannya pada tahun 2024.
Kepala Subdit Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi, Direktorat Panas Bumi, Ditjen EBTKE, Kementerian ESDM, Budi Herdiyanto, juga menyambut baik terkait program pengembangan tersebut. Hal ini dikarenakan program tersebut sesuai dengan visi misi Pemerintah untuk mewujudkan Kedaulatan Energi.
