Network
JURNAL SOREANG - Bupati Bandung Dadang M. Naser melayangkan surat resmi kepada Presiden RI Joko Widodo terkait nasib guru dan tenaga kependidikan honorer non kategori 35+. Dalam surat itu, Dadang menyampaikan aspirasi para gugur dan tenaga pendidik itu agar bisa segera diangkap menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Dadang membernarkan surat tersebut sudah ia kirim ke presiden. "Pada dasarnya Pemkab Bandung juga menginginkan agar para guru dan tenaga pendidik honorer lain bisa menjadi pegawai negeri," ujarnya kepada wartawan di Soreang, Jumat 23 Oktober 2020.
Menurut Dadang, Pemkab Bandung sendiri telah mengupayakan berbagai cara utu memberi perlindungan kepada guru dan tenaga pendidik honorer lain. Termasuk memberikan prioritas kepada mereka saat rekrutmen CPNS.
Baca Juga: Perempuan Hamil di Soreang Ternyata Dibunuh Suami Sendiri Akibat Cemburu
Meskipun demikian, kondisi itu berubah dengan aturan baru di mana guru dan tenaga honorer tetap harus bersaing dengan pendatang baru ketika rekrutmen CPNS digulirkan. Akibatnya, banyak guru dan tenaga pendidik honorer yang sudah lama mengabdi, justru tersisihkan.
"Di periode pertama Pak Jokowi sudah bagus sebetulnya untuk program honorer, karena tidak perlu dites atau diadu dengan pendatang baru. Kalau saat ini, ada testing. Yang terakomodir kebanyakan yang baru," kata Dadang.
Dadang berharap Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), turun tangan mengatasi masalah ini. Jangan sampai tenaga honorer yang sudah lama mengabdi harus terlupakan akibat persaingan dengan pendatang baru.
Baca Juga: Mahasiswi Tewas di Bunuh, Kampus Ini Santuni Keluarganya Ratusan Miliar Rupiah
Secara teknis, kata Dadang, guru dan tenaga pendidik honorer jelas sulit bersaing dengan para pendatang baru. Soalnya rata-rata mereka kalah dari sisi latar belakang pendidikan dan keilmuan.
