Network
JURNAL SOREANG - Dadang Risdal Aziz Direktur Jamparing institut pemerhati kebijakan pemerintah menyoroti polemik pengajuan pembangunan flyover Bojongsoang.
Menurutnya, beberapa waktu lalu hingga saat ini sedang trending di media sosial (Medsos) terkait pengajuan pembangunan flyover Bojongsoang.
Pengajuan pembangunan flyover tersebut, viral di Medsos setelah staetmen Bupati Bandung muncul di beberapa media.
Baca Juga: Mari Berhitung Cepat, Kunci Jawaban Tema 1 Kelas 6 SD Halaman 45-47
"Pemkab Bandung, mengajukan permohonan pembangunan flyover Bojongsoang sebagai upaya mengurai kemacetan yang kerap terjadi di jalan itu," kata Dadang Risdal Aziz kepada Jurnal Soreang, Kamis 23 Februari 2023.
Risdal menjelaskan, dirinya melansir informasi dari medsos bahwa Pemkab Bandung sudah mengajukan permohonan pembangunan flyover tersebut dari tahun 2021 semenjak Bupati Dadang Supriatna dilantik.
Artinya, lanjut Risdal, permohonan tersebut sudah melampaui dua kali pelaksanaan musrenbang tahun 2021 dan 2022 lalu.
Baca Juga: Simak! Nosebleeds: Apa Sebetulnya Penyebab Mimisan?, Berikut Penjelasannya Tentang Epistaksis
"Seharusnya pengajuan tersebut masuk ke dalam materi musrenbang, sebagai usulan kegiatan yang diajukan ke provinsi Jawa Barat," jelasnya.
"Peran tim delegasi dalam forum Organisasi Perangkat Daerah tingkat Jabar harusnya lebih 'ngotot' agar usulan tersebut masuk dalam usulan kegiatan Dinas PUTR Jawa Barat," sambungnya.
Lebih lanjut Risdal mengatakan, tim delegasi harus melakukan upaya lebih optimal baik secara administratif maupun politis.
Selain menyiapkan administratif dan dokumen-dokumen administrasi mengenai status jalan dan lainya, juga dibuatnya dokumen Kajian Studi Kelayakan atau feasibility studi sebagai kerangka acuan mengenai perlu atau tidaknya pembangunan flyover tersebut.
Selain itu, dukungan politis juga dengan mendorong para wakil rakyat asal dapil 2 Kabupaten Bandung untuk memperjuangkan di parlemen guna memperkuat kebijakan anggaran.
"Kabupaten Bandung itu memiliki wakil rakyat di DPR RI yang duduk di komisi V, yang salah satu mitranya adalah kementrian PUTR, ini juga bisa dioptimalkan secara politis agar mendorong pengajuan flyover Bojongsoang ini masuk dalam mata anggaran di kementrian terkait," tuturnya.
Artinya, tambah Risdal, potensi terwujudnya pembangunan flyover Bojongsoang itu akan terbuka lebar kalau semua potensi baik sumber daya, sumber dana, seluruh stakeholder bersinergi dengan baik.
"Semua stakeholder harus bersinergi agar pengajuan pembangunan di Kabupaten Bandung bisa terealisasi, apalagi yang urgensi," akunya.
Risdal menegaskan, yang terlihat hari ini, publik seolah melihat bahwa Bupati Bandung sedang berjuang sendiri.
Sementara perangkat daerah atau Dinas yang membidangi hal tersebut seperti Bappelitbangda dan DPUTR kemana dan dimana.
Jika dinas terkait dengan sigap sejak 2021 lalu mempersiapkan dokumen yang diperlukan, tentu saat pihak Provinsi ataupun Pusat tidak memperhatikan aspirasi, Pemkab Bandung bisa lebih kencang mempertanyakan dan menuntut mengapa hal itu bisa terjadi.
"Bupati tidak perlu juga menyampaikan keluhan urusan dinasnya di medsos, lebih baik disampaikan dalam tatacara birokrasi yang sesuai dengan mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundangan yang ada dan berlaku tentang hirarki tata kelola pemerintahan," pungkasnya.***
