Network
Baca Juga: Menarik Minat Baca dan Budaya Literasi Masysarakat, Begini Cara Duta Baca Indonesia Gol A Gong
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang Ilmawan Muhammad mengungkapkan DPRD Kabupaten Sumedang telah menetapkan Perda tentang penyelenggaraan Perpustakaan pada 31 Maret 2021.
“Di sana tertera berkaitan dengan kewajiban pemerintah, kewenangan pemerintah dalam hal literasi dan perpustakaan. Kemudian hak dan kewajiban masyarakat terkait perpustakaan yang dapat menjadi landasan hukum bagi pengembangan literasi yang ada di Kabupaten Sumedang,” imbuhnya.
Kemampuan literasi diyakini membuat individu menjadi kreatif, inovatif, terampil, dan cakap dalam kehidupan sosial. Menurut pegiat literasi, Maman Suherman, ini sangat dibutuhkan pada masa revolusi industri 4.0, di mana semua bergerak cepat mengikuti perkembangan manusia dan dunia.
Baca Juga: Perpustakaan Harus Mengawal Perkembangan Pengetahuan Petani Indonesia
“Saya berharap di Sumedang khususnya, perpustakaan tidak hanya menyediakan bahan bacaan tapi juga tempat belajar mengembangkan diri sehingga masyarakat bisa berdiri di atas kaki sendiri,” ungkapya.
Upaya peningkatan budaya membaca dan indeks literasi masyarakat mesti didukung oleh kaum perempuan. Bunda Literasi Kabupaten Sumedang Susi Gantini menjelaskan ini dilakukan melalui peran Bunda Literasi yang dikukuhkan hingga tingkat desa.
“Bunda literasi tentunya memiliki komitmen yang sama untuk bersama-sama meningkatkan literasi dengan berbagai kegiatan. Walaupun memang belum banyak ya, tetapi sudah ada upaya-upaya yang sudah kita lakukan di antaranya sudah mengukuhkan bunda literasi sampai tingkat desa. Jadi sudah ada Bunda Literasi Kecamatan 26 orang, ditambah Bunda Literasi Desa itu ada 277 desa dan kelurahan,” tuturnya.***
