BKKBN Jabar Mulai Serius Tangani KB PascaPersalinan

- 2 Juni 2021, 20:17 WIB
Kepala Perwakilan BKKBN Prov Jawa Barat Drs Wahidin M.Kes  berfoto bersama ketika menerima kunjungan mitra kerjanya.
Kepala Perwakilan BKKBN Prov Jawa Barat Drs Wahidin M.Kes berfoto bersama ketika menerima kunjungan mitra kerjanya. /


JURNAL SOREANG – Sebagai wilayah yang mempunyai status penduduk terbesar juga dengan Total Fertility Rate (TFR) Tertinggi di antara provinsi-provinsi di Pulau Jawa (2.52 - SKAP 2019), kini Jawa Barat mulai serius menggarap KB Pasca Persalinan (KBPP), sebab KB Persalinan ini bisa menjadi salahsatu upaya strategis menurunkan TFR.

Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Jabar Drs Wahidin, M.Kes, Rabu 2 Juni 2021 ketika menerima kunjungan dari lembaga Jhpiego yang bergerak dibidang penyelenggaraan pelatihan berbasis Stategi Konseling Berimbang sebagai salah satu lembaga terafiliasi @johnshopkinsu.

Kebijakan KBPP ini sesungguhnya sudah secara eksplisit termuat dalam Peraturan Badan Kependudukan dan KB Nasional Nomor 18 tahun 2020. Bahwa penguatan pelayanan akses informasi, pengarusutamaan KB MKJP dan optimalisasi jalur pelayanan KB Pascapersalinan menjadi indikator kinerja BKKBN.

Baca Juga: Sukses Turunkan Berat Badan Hingga 22 Kg, Citra Kirana Tuai Pujian Hingga Netizen Ramai Minta Resep Diet

Lebih jauh, Kang Wahid sapaan akrab Drs Wahidin menjelaskan sinkronisasi antara para pemangku kebijakan tentunya akan mempercepat pencapaian indikator-indikator tersebut. Di antaranya melalui Program Intervensi KBPP Pilihan yang dimulai tahun 2020 di Kota Bandung, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bogor.

Dilain pihak, para tenaga kesehatan di faskes-faskes terpilih terus dilatih untuk memberikan pemahaman yang berimbang akan pilihan-pilihan yang tersedia bagi calon akseptor. Dalam hal ini tentu saja KBPP menjadi salah satu opsi yang memudahkan perencanaan kehidupan keluarga pascamelahirkan.

Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Drs Wahidin, M.Kes menegaskan, “Kedepannya, KBPP akan menjadi program prioritas di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti organisasi profesi tenaga kesehatan, dinas pengampu urusan KB, perguruan tinggi kesehatan, serta klinik dan fasilitas kesehatan,” jelasnya.***

Editor: Handri

Sumber: BKKBN


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x