Network
JURNAL SOREANG - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bandung meminta agar Pemerintah Daerah dan DPRD melakukan evaluasi kembali tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2021 di Kabupaten Bandung.
Seperti diketahui, Pilkades serentak tahun ini akan berlangsung di 49 desa, yang rencananya digelar pada 14 Juli 2021 mendatang. Namun, singkatnya tahapan Pilkades yang hanya sekitar 2,5 bulan dinilai membuat pelaksanaannya tidak matang.
"Biasanya tahapan tersebut 6 bulan. Kalau sekarang tahapan 2,5 bulan cukup riskan terjadinya masalah pascapilkades. Karena masing-masing desa di Kabupaten Bandung ini kan SDM dan kulturnya berbeda," kata Sekjen Apdesi Kabupaten Bandung, Hilman Yusuf saat dihubungi melalui telepon seluler, Sabtu 29 Mei 2021.
Baca Juga: Pengendalian Penyebaran Covid-19 dan PEN, Bupati Bandung Pantau Kawasan Industri
Hilman menuturkan, banyak pihak berpendapat bahwa Pilkades serentak tahun ini terkesan dipaksakan, dengan risiko rentan terjadinya konflik dan gugatan pascapelaskanaan, yang nantinya berimbas kepada masyarakat.
"Karena itu mohon kepada bupati dan DPRD untuk mengevaluasi tahapan penyelenggaraan pilkades serentak demi kelancaran dan antisipasi permasalahan yang tidak diinginkan. Kami Apdesi hanya dilibatkan sampai pembahasan Perbub Pilkades 2021, untuk saat ini kami tidak pernah diundang atau dilibatkan dalam pembahasan lainnya," jelasnya.
Lebih lanjut Hilman mengatakan, persoalan yang baru-baru ini terjadi dalam tahapan Pilkades adalah pemeriksaan kesehatan para calon kepala desa di RSUD Soreang.
Pihak RSUD, kata Hilman, tidak pernah diberitahukan terkait jadwal pemeriksaan kesehatan untuk para calon kepala desa dan tidak ada penjadwalan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bandung. Akhirnya para calon kepala desa tidak bisa dilayani dan RSUD harus mengikuti prosedur protokol kesehatan Covid-19.
Baca Juga: Banyak Bantuan untuk Dukung Kampus Merdeka, Dorong Transformasi Pendidikan Tinggi
"Rumah sakit jadinya katempuhan buntut maung (menanggung kesalahan orang lain). Di satu sisi RSUD harus melayani masyarakat, dan sekarang ditambah melayani pemeriksaan calon kades yang kebetulan saja tidak dijadwal per hari berapa calon dan berapa kecamatan. Otomatis terjadi kepadatan pelayanan di RSUD," terangnya.
Ia menambahkan, seharusnya DPMD bisa mengatur jadwal untuk pemeriksaan kesehatan ini, supaya tidak terjadi kerumunan orang yang melebihi batas di RSUD mengingat masih dalam masa pandemi Covid-19.***
