JURNAL SOREANG - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bandung mengutuk keras kekerasan yang diduga dilakukan oleh pengawal mantan pejabat Dirjen Pajak terhadap wartawan Tempo, Nurhadi, ketika sedang menjalankan tugas jurnalistiknya.
Wakil Ketua PWI Kabupaten Bandung Rd. Dani R Nugraha mengatakan, kekerasan fisik dan perbal terhadap Nurhadi merupakan pelanggaran terhadap UU Pers.
"Jurnalis yang sedang melakukan tugas jurnalistiknya dilindungi Undang-undang Pers. Kami mengecam kekerasan terhadap Nurhadi di Surabaya," ujar Dani dalam keterangan tertulisnya yang diterima Jurnal Soreang, Minggu 28 Maret 2021.
Baca Juga: Tim Gabungan Berhasil Mengidentifikasi Potongan Tubuh Pelaku Bom Bunuh Diri Gereja Katedral Makassar
Dani menegaskan, Undang-undang yang dilanggar oleh pengawal mantan pejabat Dirjen Pajak tersebut adalah UU Pers Pasal 18 ayat 1 (satu) tentang tindakan menghambat atau menghalangi kegiatan jurnalistik.
Selain itu sambung Dani, pengawal tersebut juga melanggar pasal 170 KUHPidana mengenai kekerasan yang dilakukan bersama-sama.
"Ancaman pelanggaran ini, terancam hukuman seberat-beratnya 5 tahun penjara," tegas Dani.
Dani menjelaskan, Nurhadi mengalami kekerasan fisik dan verbal ketika sedang melakukan tugas jurnalistik dari Majalah Tempo terkait kasus suap pajak di tubuh Dirjen Pajak yang melibatkan mantan Direktur Pemeiksaan Dirjen Pajak Kemenkeu APA.
Dalam kasus tersebut kata Dani, KPK telah menetapkan APA sebagai tersangka.
Baca Juga: Nisfu Syaban 2021, Ini Amalan Spesial Selama Bulan Syaban Sesuai Sunnah Nabi Muhammad SAW
Kronologis terjadinya aksi kekerasan tersebut papar Dani, Nurhadi pada sabtu 27 Maret 2021, mendatangi resepsi pernikahan putri APA di Surabaya
Kedatangan Nurhadi, untuk meminta klarifikasi kasus tersebut kepada yang bersangkutan. Namun Nurhadi dituduh masuk tanpa izin oleh pengawal APA.
Tidak hanya dituduh masuk tanpa izin, Nurhadi juga dianiaya dengan cara difiting dan alat kerja berupa telepon genggam milik Nurhadi diambil.
"Tugas jurnalis itu sudah jelas dilindungi Undang-undang. Kami minta agar aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus ini," imbuh Dani Nugraha.***