Network
JURNAL SOREANG - Beberapa orang tua siswa di Kabupaten Bandung mengeluhkan adanya sistem penahanan ijasah yang dilakukan pihak sekolah.
Meski tidak secara detail, ada berapa sekolah yang masih melakukan penahan ijasah saat siswa dinyatakan lulus ujian terakhir.
Menanggapi hel tersebut, Ketua komisi D DPRD Kabupaten Bandung Maulana Fahmi mengatakan, meski tidak memiliki data berapa siswa yang ditahan ijasah. Nanum pihaknya, memang mendapat keluhan hal tersebut.
"Perlu ada pendataan serius dan bisa memberikan solusi. Memang, saya secara pribadi banyak menerima keluhan terkait ijasah yang ditahan," kata Fahmi kepada wartawan di Soreang, Kamis 28 Januari 2021.
Fahmi menjelaskan, preblem penahanan ijasah tersebut kebanyakan dilatarbelakangi urusan administrasi. Meski, secara tegas pemerintah melalui dinas terkait melarang adanya penahanan ijasah.
"Pemerintah atau Dinas terkait sudah secara tegas melarang ada penahanan ijasah. Karena itu melanggar dan merampas hak anak," jelasnya.
Oleh karena itu, kata Fahmi, pihak sekolah harus bisa melaksanakan komunikasi dengan orang tua siswa. Sehingga, tidak ada lagi problem atau kasus penahanan ijasah.
"Dengan melakukan komunikasi melalui musyawarah, saya optimis tidak akan ada lagi problem atau keluhan orang tua atau siswa yang ditahan ijasah," tuturnya.
Lebih lanjut, Fahmi mengatakan ketika kondisi tersebut bisa dilakukan semua sekolah mulai negeri ataupun swasta. Khususnya, tingkat SMA atau sederajat.
"Sebab, kami di DPRD seringnya menerima keluhan orang tua siswa yang lulusan SMA/SMK. Jadi saya harap, pihak sekolah bisa menerapkan sistem komunikasi musyawarah, sehingga tercipta solusi," tuturnya.
Fahmi menambahkan, hal tersebut harus menjadi tantangan agar bisa mengatasi permasalahan tersebut sejak dini. Sehingga, tidak ada lagi problem atau kasus penahanan ijasah di kemudian hari.
"Pihak sekolah harus bisa mengantisipasi problem tersebut, sejak siswa masuk sekolah. Sehingga, saat siswa dinyatakan lulus tidak ada lagi cerita ijasah ditahan," tegasnya.
Lebih lanjut, Fahmi mengatakan, pihaknya mengajak beberapa dinas untuk melakukan duduk bersama menyikapi hal tersebut.
"Dinas Pendidikan, Disdukcapil, Dinsos, dan DPRD bisa duduk bersama agar problem klasik yang terjadi hampir setiap tahun bisa terantisipasi," akunya.
Fahmi menegaskan, pihaknya optimis ketika stakeholder duduk bersama. Khususnya, pihak sekolah bisa menjalin komunikasi melalui musyawarah dengan para orang tua.
"Kalau hal tersebut berjalan, saya optimis kedepan tidak akan ada lagi problem atau kasus penahanan ijasah. Solusi akan tercipta melalui KIP, PIP, Program rawan putus sekolah, program sosial ijazah ataun kerjasama dengan pihak lain seperti baznas," tegasnya.
Mengingat, problem penahanan ijasah yang sering terjadi di sekolah tingkat SMA sederajat. Pihaknya, akan melakukan koordinasi ke pihak provinsi. Sebab, sesuai kewenangan.
"Karena SMA menjadi kewenangan provinsi, saya harap Dinas terkait bisa memberikan solusi terkait hal tersebut," pungkasnya.***
