JURNAL SOREANG - Dadang Supriatna Bupati Bandung, sampaikan apresiasi kepada Pemerintah Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi melewati proses penilaian desa anti korupsi.
Menurut Bupati Bandung yang akrab disapa Kang DS itu mengatakan, Penilaian desa anti korupsi tersebut dilakukan langsung oleh Tim Penilai dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penilaian desa anti korupsi tersebut, mengusung tema 'Berawal dari Desa Kita Wujudkan Indonesia Bebas dari Korupsi'.
Kang DS yang turut hadir langsung dalam penilaian desa anti korupsi, menjelaskan, pihaknya sangat mengapresiasi Desa Cibiru Wetan jadi percontohan.
"Saya sangat mengapresiasi dengan adanya penilaian desa anti korupsi yang dilaksanakan di Desa Cibiru Wetan," kata Kang DS melalui rilis yang diterima Jurnal Soreang, Selasa 25 Oktober 2022.
Apresiasi tersebut, kata Kang DS sebagai kepala Daerah yang pernah menjabat sebagai kepala Desa (Kades) di Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang.
Baca Juga: Selain Indonesia Inilah Daftar 6 Negara yang Mengalami Gangguan pada Aplikasi WhatsApp
"Kita bandingkan dulu, waktu saya jadi kepala desa, tidak ada uang di desa. Tapi mampu menggali potensi dan pada akhirnya bisa membangun. Saat itulah, saya bisa mencapai Rp 1 miliar per tahun," akunya.
Menurutnya, kebijakan apa yang dikedepankan saat itu adalah program pentahelix, artinya gotong royong.
"Kuncinya pentahelix adalah transparan. Jadi kalau misalkan kita transparan, berapapun nilainya, masyarakat, para agnia atau pengusaha di sekitar kita akan memberikan. Selama program-program itu diterapkan," tuturnya.
Lebih lanjut Kang DS mengatakan, apabila dikaitkan dengan desa anti korupsi, maka Desa Cibiru Wetan dijadikan sebagai desa percontohan untuk desa-desa lain di Kabupaten Bandung.
"Karakter itu dibangun di tingkat desa. Saya sangat mengalaminya, dan saya berharap bahwa Desa Cibiru Wetan salah satu desa percontohan untuk kedepannya. Mungkin nanti bukan desa-desa di Kabupaten Bandung saja, tapi di Provinsi Jabar maupun nasional," ungkapnya.
Oleh karena itu, Kang DS berharap kebiasaan anti korupsi perlu ditingkatkan dari sekarang, karena semakin ke depan kita harus lebih transparan, khususnya dalam penggunaan anggaran.
Lebih lanjut Kang DS mengatakan, bahwa pemerintah harus terbuka kepada publik, dan dia sudah melakukan penambahan SDM untuk Inspektorat dengan tujuan untuk mengawasi dari mulai perencanaan, proses pelaksanaan hingga proses pertanggungjawaban.
"Karena pelaksanaan bisa bagus, tapi tidak bagus dalam hal pertanggungjawaban. Sehingga saat ini, mulai dari proses pelaksanaan terus dikawal," ungkapnya.
"Saya sudah menugaskan ke Pak Inspektur pendamping desa. Jangan sampai melakukan kesalahan. Laksanakan tugas, laksanakan pola penganggaran sesuai dengan peraturan Perundang-undang. Jangan sampai terjebak ke hal-hal yang tidak karuan," tegasnya.
Selain itu, Kang DS juga berharap kepada seluruh desa lainnya di Kabupaten Bandung untuk menjadi desa antikorupsi.
"Ini harus terus dilakukan edukasi, yang sempat dilaksanakan pada program bunga desa, dan nanti akan melaksanakan kunjungan ke desa-desa. Selain kepada RT, RW, tokoh masyarakat, juga akan dilakukan. Tentunya dengan cara dialog," katanya.
Kang DS menegaskan, dengan adanya program pentahelix maka perlu dilakukan transparansi dalam pelaksanaannya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
"Transparan dalam penggunaan anggaran. Kita harus terbuka ke publik, contoh suatu desa mendapatkan dana desa sekian, bantuan gubernur sekian dan ADPD sekian dan APBD sekian, Misalkan, berapa triliun rupiah dan digunakan untuk apa saja selalu terbuka dan dipublikasikan kepada masyarakat," pungkasnya.***